- VIVAnews/Aman Hasibuan
VIVA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD telah mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua masuk kategori tindakan teroris. Namun, cara pemerintah itu ditolak Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta label teroris terhadap KKB dikaji kembali.
Perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dengan provinsi ini jadi sorotan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai perbedaan pandangan itu menjadi masalah serius untuk menangani masalah Papua.
"Ini masalah serius. Beda pandangan Pemerintah Pusat dengan Pemprov Papua harus segera diselesaikan. Sulit menyelesaikan masalah Papua jika tidak satu frekuensi antar pemerintah pusat dan pemerintah Papua. Basis pendekatan masalah Papua adalah dialog dalam balutan kasih sayang," kata Mardani, Jumat 30 April 2021
Menurut Mardani, dalam penanganan permasalahan di Papua, pemerintah sebenarnya sudah memiliki niat baik. Namun, semua itu perlu dikomunikasikan kepada masyarakat Papua agar niat baik mendapatkan respons positif dan didukung masyarakat.
Dia bilang dalam persoalan ini diperlukan komunikasi dialog langsung pemerintah dengan otoritas Papua.
"Pemerintah Pusat punya niat baik dengan usulan menaikkan dana otsus dan penambahan jumlah Provinsi. Tapi niat baik tanpa komunikasi yang baik akan sia-sia. Alih-alih menunjuk utusan khusus, Presiden Jokowi sebaiknya melakukan dialog langsung dengan anak-anaknya masyarakat Papua," jelasnya.
Kata dia, Presiden Jokowi, harus mampu mendengarkan aspirasi dari masyarakat Papua. Terlebih, tingkat penerimaan masyarakat Papua pada Jokowi sangat tinggi jika dilihat dari hasil Pemilu 2019.
Maka itu, sudah semestinya Jokowi melakukan pendekatan yang lebih humanis. Bukan dengan cara mengerahkan militer semata.
"Pendekatan keamanan apalagi pengerahan kekuatan tempur mesti dihindari. Alih-alih perkuat kekuatan intelijen agar dapat memetakan masalah di Papua dengan akurat," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Papua meminta Presiden Jokowi mengkaji ulang pelabelan KKB sebagai organisasi terorisme. Gubernur Papua Lukas Enembe dalam maklumat resmi menyampaikan, pengecapan terorisme terhadap KKB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu langkah keliru dan justru berdampak buruk pada situasi dan kondisi masyarakat di Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat, dan DPR RI, agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris,” kata Enembe, dalam keterangannya, Kamis, 29 April 2021.
Perubahan Kebijakan dan Ketegasan Pemerintah Diperlukan untuk Tumpas OPM, Menurut Pengamat
Dukungan pemerintah pusat untuk tindak tegas OPM sangat diperlukan TNI dan Polri, kata pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies.
