- VIVA/Muhammad AR (Bogor)
VIVA – Ketua Satgas COVID-19 Bogor yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya kembali menerapkan kebijakan ganjil genap pada akhir pekan ini selama 2 jam yakni pukul 15.30 sampai 17.30 WIB. Kembali diterapkannya kebijakan ini mengacu pada tren COVID-19 yang naik dan aktivitas masyarakat mulai meningkat.
"Warga Bogor tercinta, tren COVID-19 di Kota Bogor agak sedikit naik, kita harus ambil langkah cepat untuk mengendalikan selain tentunya penguatan prokes di seluruh wilayah Kota Bogor Satgas memutuskan untuk memberlakukan ganjil genap Sabtu Minggu besok di seputar SSA (Sistem Satu Arah) dari jam setengah empat sampai sampai jam setengah enam sore. 2 jam saja ganjil genap seputar SSA," kata Bima saat meninjau lokasi SSA, Jumat 30 April 2021.
Baca juga: Skandal Antigen Bekas, Ombudsman: Berpotensi Menyebarkan COVID-19
Bima menjelaskan, kembali diterapkannya ganjil genap di pusat Kota untuk mencegah terjadinya penumpukan atau kemacetan dan mengatur arus mobilitas lintas kendaraan. Langkah ini sebagai upaya mengurangi laju positif COVID-19 di Kota Bogor. Kondisi saat ini masyarakat di Kota Bogor mulai ramai memenuhi lokasi restoran untuk berbuka puasa.
"Langkah cepat untuk mengingatkan kepada warga Bogor supaya jangan terlena. Ini belum selesai COVID-nya. Kita lihat tempat-tempat buka sudah mulai penuh orang Bukber, orang jalan-jalan segala macam, kita ingatkan lagi. Apa lagi sekeliling ini kita lihat sudah mulai penuh mulai padat. Karena itu Satgas memutuskan untuk menerapkan kembali kebijakan ganjil genap tapi dua jam saja," jelas Bima.
Sama seperti sebelumnya, ada beberapa yang dikecualikan dalam aturan ganjil genap yakni petugas TNI Polri, pelayan publik hingga ojek online dan masyarakat dengan keperluan mendesak. Bagi masyarakat yang melanggar akan diberi sanksi dengan diputar balik.
"Sanksi hanya diputar balik saja, jadi tolong hindari SSA Sabtu minggu besok jam setengah empat sampai setengah enam," jelasnya.
Dalam ganjil genap ini, kata Bima, petugas menyosialisasikan larangan mudik bagi masyarakat untuk keluar dari wilayah Jabodetabek.
"(Muspida akan mencontoh untuk larangan mudik?) Ya ada. Semua enggak boleh mudik tanpa kecuali mulai tanggal 6 sampai tanggal 17. Muspida kita enggak ada yang mudik. Presiden juga enggak mudik. Saya melarang keras semua keluar kota kecuali Jabodetabek. Jabodetabek boleh, di luar Jabodetabek enggak boleh. Sanksi keras nanti, untuk ASN semuanya akan disanksi keras," jelas Bima.
