- Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta pemerintah daerah membantu memudahkan perizinan dalam kepentingan investor. Tito menyampaikan hal tersebut saat rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah soal penyelesaian batas wilayah untuk mendukung kemudahan berusaha di daerah pada Jumat, 30 April 2021 .
Terkait itu, sejumlah anggota DPR merespons cara Tito yang dinilai bisa membantu pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem, Syamsul Luthfi mengatakan instruksi Tito sesuai arahan Presiden Jokowi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
"Merupakan komitmen untuk mendukung pergerakan ekonomi daerah. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mendatangkan banyak investor yang mampu menyerap tenaga kerja setempat," ujar Syamsul Luthfi dalam keterangannya, dikutip pada Senin, 3 Mei 2021.
Menurut dia, pemerintah berupaya mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Salah satunya dengan pelaksanaan secara terintegrasi berbasis elektronik merujuk norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dengan demikian, dalam praktiknya nanti akan ada kepastian hukum. Pun, kualitas perizinan yang bisa dipertanggung jawabkan secara transparan, efisien, efektif, dan terintegrasi.
Menurut dia, di tengah pandemi ini, pemerintah daerah juga harus punya peran dengan kebijakan terobosan yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Ia bilang, jadi kewajiban pemerintah daerah untuk mendongkrak mutu hidup rakyatnya melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan lapangan kerja.
"Pembangunan ekonomi daerah tersebut akhirnya meningkat lalu pendapatan penduduk juga meningkat, kesempatan kerja bertambah, daya beli meningkat dan masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan perekonomian daerah," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang mendukung Tito demi kebijakan memacu investasi di daerah. Tapi, ia mengingatkan harus ada kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kekompakan itu bisa selaras dalam menjalankan UU, tanpa menabrak aturan.
"Kita mendukung instruksi tersebut dengan catatan bahwa mempermudah bukan berarti mengurangi syarat-syarat perijinan dan bisa dinegosiasi. Aturan-aturan untuk investor tetap harus diterapkan dengan konsisten sesuai UU," ujarnya.
Kemudian, ia menambahkan, aturan yang sudah digariskan UU mesti dijalankan. Jangan sampai diakali lewat peraturan gubernur atau semacamnya. Sebab, dari temuan di lapangan, banyak persoalan investor belum memenuhi izin namun sudah bisa beroperasi.
"Urusan pertanahan juga menjadi sumber yang cukup signifikan menimbulkan konflik antara warga dengan investor," tuturnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, agar seluruh kepala daerah bisa merealisasikan PP Nomor 6 tersebut. Kata dia, bonus demografi mesti dihadapi dengan percepatan dan perluasan lapangan kerja serta pembangunan SDM.
"Hal ini berkaitan dengan kebutuhan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia yang mengalami bonus demografi," kata Tito saat memberi arahan secara virtual kepada kepala daerah pada Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat, 30 April 2021.
Tito menyampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mnengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satu yang diinginkan Presiden Jokowi adalah membuka lapangan kerja secara luas.
