- Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Presiden Jokowi menyatakan bahwa masa pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berarti bagi bangsa Indonesia. Perencanaan pembangunan yang sudah disusun terpaksa berubah secara drastis.
Hal itu dikatakan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas di Istana Negara, Jakarta, Selasa 4 Mei 2021.
"Sebaik apa pun perencanaan yang sudah kita buat, kita juga harus siap untuk melakukan perubahan secara cepat, untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang-peluang, yang tidak berubah adalah tujuan utamanya yaitu untuk mensejahterakan rakyat untuk memajukan bangsa," kata Jokowi.
Jokowi bilang, saat ini dan ke depan perlu sinergi yang kuat seluruh elemen anak bangsa. Masalah yang dihadapi tidak hanya di sektor kesehatan, tapi merembet ke masalah ekonomi.
"Disiplin protokol kesehatan testing, tracing, treatment dan vaksinasi membutuhkan dukungan dari semua, dari seluruh kompenen bangsa. Butuh keaktifan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, demikian pula produktivitas dari kalangan industri yang kecil sampai yang besar, untuk memproduksi alat-alat kesehatan, dan juga obat serta dukungan dari negara lain juga sangat diperlukan," ujar Kepala Negara.
Selanjutnya Jokowi juga menekankan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir adalah sebuah keniscayaan. Semua aktivitas kini banyak beralih secara daring atau digital.
Menurut Jokowi, kompetisi dunia yang semakin ketat, maka kecepatan, ketepatan dan efisiensi menjadi kunci.
"Ketika pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan dan bisnis retail tidak bisa secara luring, kita harus berubah cepat menggunakan instrumen online, instrumen daring. Ketika kita butuh data yang cepat, data yang akurat, data yang terintegrasi, yang kita butuhkan adalah teknologi digital. Ketika kita butuh obat, vaksin, alat- alat kesehatan, yang kita butuhkan untuk cepatnya adalah kita butuh teknologi," ujarnya.
"Para perencana harus betul-betul mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus itu. Dan kita juga harus menjadi bagian dari produsen teknologi itu sendiri," lanjut Jokowi.
Pemerintah Bakal Tambah Saham di Freeport Indonesia Jadi 61 Persen, Begini Penjelasan Tony Wenas
Pemerintah Republik Indonesia ingin meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari 51 persen menjadi 61 persen.
