Novel Baswedan Cs Terancam Dipecat, PKS: Pelemahan KPK Semakin Kentara
- Lilis
VIVA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Ali Sera, melihat ini sebagai upaya teror terhadap KPK. Jika memang ada sejumlah pegawai yang memiliki kinerja bagus di KPK tetapi justru dipecat, bisa dianggap sebagai pelemahan terhadap KPK.
"Teror dan Pelemahan @KPK_RI di rezim ini kian terang benderang," kata Mardani dalam akun twitternya @MardaniAliSera yang dikutip Selasa 4 Mei 2021
Menurut Mardani, upaya pelemahan KPK terlihat sangat jelas, mulai dari upaya penyerangan terhadap Novel Baswedan menggunakan air keras hingga adanya revisi UU KPK. Kemudian saat ini ada kabar pemecatan Novel Baswedan yang merupakan penyidik senior yang dikenal berani.
Penyingkiran sosok senior di KPK dengan dalih tes ASN terlihat ada tujuan tertentu. Langkah ini memperjelas adanya upaya memperlemah KPK.
"Ada penyelidik yang diancam, penyidik yang disiram air keras, revisi UU KPK yang membuat "lumpuh" pengusutan korupsi, sampai ada isu penyingkiran penyidik senior para pemberani KPK dengan dalih Test ASN. #saveKPK," ujar Mardani
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan jika memang KPK telah memecat Novel Baswedan, maka Presiden Jokowi telah melanggar Revolusi Mental. Pemecatan Novel bisa berarti memperlemah KPK.
"Ada kabar Novel Baswedan dan Puluhan Pegawai Lain Dipecat. Jika ini berita benar, Presiden Jokowi telah melanggar Revolusi Mental, ideologi politik yang dia gagas sendiri," kata Benny dalam akun twitternya, Selasa 4 Mei 2021
Benny mengatakan, Revolusi Mental adalah gagasan politik yang di mana didalamnya memperkuat institusi antirasuah tersebut. Namun sekarang, para pegawai dan juga penyidik yang memiliki integritas dan tegas justru terancam dicopot.
Jika memang ingin menjalankan revolusi mental, Jokowi mestinya memperkuat KPK, bukan memperlemah. "Selamatkan dan perkuat KPK adalah inti utama dari revolusi mental," ujar Benny
Sebelumnya diberitakan, Penyidik senior KPK Novel Baswedan kembali jadi sorotan publik. Hal itu setelah adanya pesan berantai di beberapa grup Whatsapp yang menyebutkan Novel dan beberapa pegawai KPK lainnya bakal dipecat lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan yang diikuti seluruh pegawainya sebagai bagian dari proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
