- Istimewa.
VIVA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Santoso, meminta Bareskrim Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus dugaan mafia tanah yang menyeret inisial AH asal Semarang Jawa Tengah. Dia pun mengapresiasi kapolri atas tanggapan yang cepat untuk menindak tegas dugaan kasus mafia tanah.
"Kasus ini sudah menjadi atensi pihak Polri, dalam waktu dekat akan ada tindakan lebih lanjut,” kata Santoso di Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021.
Santoso menuturkan kasus mafia tanah di beberapa daerah di Jawa Tengah selama ini hanya menjadi konsumsi di daerah, sehingga penyelesaian hukumnya tidak memiliki efek jera kepada pelaku yang sebenarnya.
“Kali ini Polri akan turun langsung melalui Tim Satgas Mafia Tanah yang sudah diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo,” katanya.
Baca juga: Pria di Semarang Diduga Tipu 15 Orang Senilai Rp95 Miliar
Selama ini, lanjut dia, kasus AH sudah dipeti-es-kan oleh oknum kepolisian dan kejaksaan. Sehingga kasus ini hanya berkutik pada perkara yang tak ada ujung hukumnya.
“Maka kami meminta pihak Polri untuk dapat membantu para korban yang sebagian adalah orang yang tidak memiliki akses dan kemampuan dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan tanahnya tak selesai-selesai sejak 2018 lalu," katanya.
Dia menambahkan instansinya dengan cepat melakukan koordinasi dengan Polri demi terselesaikannya kasus ini hingga tuntas dan berkeadilan.
“Saya sampaikan kepada kapolri dan Kejaksaan Agung yang sudah memberikan atensi terhadap kasus dugaan mafia tanah yang sudah banyak memakan korban,” kata Santoso.
Sementara itu, salah seorang korban mafia tanah, Wijaya, meminta Polri bahkan Presiden Jokowi untuk membantu agar hak tanah kembali kepada pemiliknya.
“Kami sudah berjuang bertahun tahun, tapi tidak ada hasilnya, malah AH bermanuver dan melaporkan pihak kami, padahal secara de facto dan de jure dia yang salah,” katanya.
Wijaya sangat percaya dengan integritas kepolisian yang dipimpin langsung Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Selama ini sudah banyak terobosan yang dilakukan dan semua berhasil.
“Dino Patti Djalal sebagai korban mafia tanah selesai dalam waktu singkat, kami korban asal berbagai daerah dipermainkan begitu saja tanpa ada penyelesaian hukum,” katanya.
Sementara itu, belum lama ini, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto, meminta jajarannya menghentikan permainan kotor dalam pelayanan penyelidikan maupun penyidikan kepolisian.
Permintaan itu disampaikan Komjen Agus ketika memberikan pengarahan kepada jajaran kewilayahan dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan melalui video conference itu diikuti oleh Kapolda, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, dan Dirnarkoba dari seluruh Indonesia.
