- dokumentasi DPD RI
VIVA – Sejumlah tokoh nasional yang dianggap vokal terhadap pemerintah melakukan pertemuan dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di sebuah tempat di kawasan Serpong, Tangerang, Banten, Jumat malam.
Para tokoh yang hadir di antaranya Rizal Ramli (Mantan Menteri), Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI), Ubedillah Badrun (pengamat politik UNJ), Ahmad Yani (Partai Masyumi), MS Kabban (Partai Ummat), Bachtiar Chamsah (mantan Menteri), Adie Massardi, Said Didu dan Natalius Pigai.
Acara dialog antar tokoh bangsa ini diketahui digagas oleh senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung. La Nyalla berharap pertemuan ini untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat.
"Posisi saya bukan oposisi, tapi saya ingin menyatukan semua elemen masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama mengawal perjalanan bangsa ini. Karena tugas DPD RI adalah menyatukan kekuatan semua stakeholder," ucap La Nyalla dalam keterangan pers, Sabtu 8 Mei 2021.
Mantan Ketum PSSI ini mengatakan, pemerintah perlu dikawal agar tetap menahkodai biduk bangsa dengan arah yang jelas. Agar pemerintah tidak semakin berjarak dengan rakyat.
"Saya setuju, harus ada koreksi. Harus ada pikiran yang wajib disampaikan kepada pemerintah. Karena rakyat merasa ada paradoksal antara apa yang diregulasikan pemerintah, dengan apa yang dilakukan pejabat negara," ujarnya.
La Nyalla juga menekankan pentingnya menyatukan kekuatan dan potensi bangsa dalam satu langkah menuju tujuan hakiki lahirnya bangsa.
Selain itu, para tokoh tersebut membahas dengan hangat soal Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden.
Mereka menganggap Presidential Threeshold membatasi demokrasi. Karena dengan ambang batas yang sekarang, tidak akan mungkin muncul banyak calon presiden.
"Yang namanya demokrasi itu harusnya semua orang diberi kesempatan. Inilah inkonsistensi kita. Indonesia berharap akan lebih baik dengan demokrasi tetapi dengan presidential threeshold 20 persen ini namanya membatasi demokrasi itu sendiri," ujar MS Ka'ban.
Saat ini ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen suara nasional atau disetarakan dengan 25 persen perolehan kursi parlemen.
"Dengan ambang batas 20 persen yang ada akhirnya seperti kemarin. Hanya 2 calon yang bisa diusung. Partai besar menjadi dominan, partai kecil ikut," ujar Bachtiar Chamsah.
Para tokoh nasional yang hadir sepakat dan menganjurkan DPD RI untuk menggugat soal Presidential threeshold tersebut.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo sepakat bahwa DPD RI punya peluang untuk menggalang dukungan berbagai elemen bangsa terkait ambang batas tersebut.
"Presidential threeshold ini bisa dibicarakan di rapat dengar pendapat atau FGD. Undang para pakar, rektor, mahasiswa dan lainnya untuk lahirkan kepemimpinan nasional," ucapnya.
Sementara Rizal Ramli menegaskan DPD RI bisa mengambil peran sebagai penggugat maupun inisiator agar presidential threeshold ini dikaji lagi.
"Kita tidak berharap kepada DPR karena mereka berkepentingan. Kita justru berharap DPD yang bergerak. Kita salurkan aspirasi soal ini ke DPD sebagai wakil daerah," ucapnya.
