- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Kebijakan larangan mudik oleh pemerintah demi memutus mata rantai penularan virus corona atau COVID-19 pada musim lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah masih menjadi polemik bagi masyarakat. Fakta di lapangan masih ada warga yang bersikukuh berangkat mudik baik menggunakan kendaraan pribadi maupun travel gelap.
Contoh kasus yaitu di jalur mudik Cileunyi beberapa waktu lalu yang mendapati 46 kendaraan yang diputar balikkan yang terdiri dari roda dua delapan unit, mobil pribadi roda empat 30 unit, roda empat penumpang empat unit, roda empat barang empat unit, travel gelap satu unit.
Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ketut Sustiawan menjelaskan, larangan mudik ini nyatanya hanya menjadi bualan bagi masyarakat. Bahkan, meski kebijakan ini digalakan secara massif, masih bisa diakali masyarakat. Pasalnya, larangan mudik yang merupakan silaturahmi sakral ini, dinilai malah menjadi pemicu warga semakin berani berangkat.
"Faktanya ini merupakan tradisi ini masih ada saja yang melaksanakan. Pemerintah aparat harus tegas tapi manusiawi, ini bakal menimbulkan konflik," ujar Ketut di Bandung Jawa Barat, Sabtu 8 Mei 2021.
Ketut memastikan, larangan mudik berlaku untuk kalangan manapun termasuk kader partai harus mematuhi apapun alasannya. "Selain kader, kami juga sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut mudik juga. Hal ini dilakukan agar kasus COVID-19 di Indonesia bisa segera mengalami tren turun," kata dia.
Menurutnya, kontribusi kasus COVID-19 di Jawa Barat masuk dalam kategori terbanyak tingkat Nasional bersaing dengan Jakarta. “Terlebih, di Jawa Barat ini selalu menyumbang kasus COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia. Jika masyarakat memaksa mudik, apakah tidak bahaya? Bisa-bisa membawa virus ke kampung halaman,” katanya.
Baca juga: Pemudik Terobos Penyekatan di Karawang, Polisi: Personel Tak Sebanding
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
