Abraham Samad Prihatin 75 Pegawai KPK Berintegritas Ingin Disingkirkan
- VIVA/Muhammad Yasir
VIVA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad merasa prihatin terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN.Â
"Ini sangat menyedihkan," kata Abraham Samad saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar secara daring, Sabtu, 8 Mei 2021.
Abraham mengaku telah mendapat informasi siapa saja 75 orang tersebut. Pun, ia menyatakan sangat mengenal integritas ke-75 pegawai KPK tersebut.Â
Dia mengatakan, para pegawai KPK itu bukan tipikal yang kompromis dalam hal pemberantasan korupsi.
"Karena saya tahu persis 75 orang ini adalah orang yang tanpa kompromi melakukan pemberantasan korupsi, orang tanpa pandang bulu, orang-orang ini yang masih kita harapkan menjaga marwah KPK," ujarnya.
Karena itu, Abraham mencurigai 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan terancam dipecat ini merupakan rangkaian upaya menyingkirkan insan-insan lembaga antirasuah yang masih memiliki integritas.
"Apakah ini memang ditujukan memang untuk menyingkirkan orang-orang ini dengan tujuan menyingkirkan orang-orang ini? Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya 75 orang ini benar-benar harus meninggalkan KPK," lanjut Abraham.Â
Dia khawatir bila 75 orang itu meninggalkan KPK maka lembaga anti rasuah itu tidak akan seperti dulu lagi.
"Karena (jika) pada akhirnya 75 orang ini meninggalkan KPK, maka KPK tidak akan seperti dulu lagi. KPK kehilangan marwah pemberantasan korupsinya," ujarnya.Â
Kabar mencuat bila 75 pegawai KPK tak lolos merujuk tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai tahapan alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). 75 pegawai itu antara lain penyidik senior KPK Novel Baswedan hingga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Novel Baswedan Cs bagian dari total 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK.
Novel Baswedan Sebut Perkara Pertamina Tak Ada Mens Rea: Minta KY dan Bawas MA Periksa Laporan Kerry
Novel Baswedan menanggapi langkah Kerry Riza melaporkan empat hakim Pengadilan Tipikor Jakarta ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA).
