Bongkar Muat di Cilacap, Ada ABK Kapal dari India Positif COVID-19

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Sumber :
  • tvOne/Teguh Sutrisno

VIVA – Adanya kapal dari India yang anak buah kapalnya positif COVID-19 di Jawa Tengah, membuat para warga resah. Hal ini harus jadi perhatian Pemerintah Pusat.

Keuskupan Agung Jakarta Sebut Paus Fransiskus Akan Kunjungi Indonesia September 2024

Bahkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan Pemerintah Pusat menyetop sementara transaksi dagang yang melibatkan negara dengan kasus COVID-19 nya tinggi. 

Contoh kongkretnya seperti di Pelabuhan Intan Cilacap, yang mana kapal dari India yang akan membongkar gula rafinasi ternyata ada 13 anak buah kapal (ABK) yang dinyatakan positif COVID-19.

Hadiri Buka Puasa Partai Golkar, Prabowo-Gibran Duduk Semeja dengan Airlangga

Baca juga: Gerebek Kampung Ambon, Polisi Juga Amankan Peluru Tajam Aktif

"Izin pak Menko, untuk negara-negara yang akan kirimkan barang ke Indonesia dan negara itu adalah negara yang cukup berbahaya pak menurut para epidemiolog, saran saya untuk transaksi dagangnya dihentikan dulu," kata Ganjar kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rapat Koordinasi secara virtual, Dikutip Minggu 9 Mei 2021.

Netizen Murka Disebut Suara Paslon 02 Nol: Mungkin Aku yang Dimaksud Angin Tak ber-KTP

Bukan tanpa alasan jika ia menyampaikan saran tersebut. Sebab, ia melihat saat ini muncul pemikiran di masyarakat bahwa Pemerintah melarang warganya untuk bepergian hingga mudik. Namun masih leluasa terhadap orang asing untuk masuk.

"Yang muncul di publik, ini orang India yang masuk ke Jawa Tengah pak. Enggak ada orang India nya, ini orang Filipina, bahwa mereka dari india betul dan ini kita lakukan treatment kepada mereka. Diskursusnya jadi enggak enak, seolah-olah mudiknya dilarang tapi orang asing boleh masuk," tegas Ganjar.

Pemerintah, lanjut Ganjar, harus membuka seluruh informasi, kaitannya dengan kedatangan warga negara asing yang masuk dan apa kepentingannya di Indonesia, serta yang paling penting kondisinya.

"Di bawah akhirnya itu menjadi komunikasi, yang seolah-olah kita melarang bangsa sendiri tapi mempersilahkan orang lain," jelasnya.

Ia berharap ke depannya ada komunikasi terlebih dahulu sebelum kapal dari negara yang jadi perhatian soal kasus COVID-19 untuk merapat di pelabuhan.

Laporan Teguh Joko Sutrisno

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya