- Antara/Dhemas Reviyanto
VIVA – Kabar 75 pegawai KPK yang terancam diberhentikan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) masih terus menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit pihak yang melayangkan kritik terhadap TWK yang dinilai sebagai cara menyingkirkan para pegawai KPK ini.
Salah satunya adalah Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, jika memang ada 75 pegawai yang terancam diberhentikan, maka kasus besar yang sedang ditangani KPK berpotensi akan terganjal.
"Jika kabar pemberhentian ini benar, potensi penanganan kasus-kasus korupsi besar yang dapat sorotan bisa terganjal. Mengingat di antara 75 pegawai tersebut tengah menangani berbagai kasus besar seperti korupsi bansos, KTP elektronik sampai suap izin ekspor benih lobster," kata Mardani, Selasa 11 Mei 2021
Mardani mengatakan, saat ini kondisi pemberantasan korupsi terlihat semakin memburuk. Bahkan upaya pemberantasan korupsi dinilai tengah dilemahkan dan dinilai menjadi miris.
"Kondisi pemberantasan korupsi saat ini kian parah di bulan Ramadhan, miris. Bulan yang mestinya membentuk pribadi kita yang anti korupsi dan anti suap," ujarnya
Mardani melihat adanya 75 pegawai KPK yang terancam akan diberhentikan sebagai upaya yang jelas-jelas ingin memperlemah fungsi KPK. Bahkan terkesan ada upaya ingin mematikan pemberantasan korupsi tanah air.
"Dapat dikatakan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya mau dikerdilkan mau atau dilumpuhkan, tapi memang ingin dimatikan," ujarnya.
Polemik TWK sebagai syarat pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN menjadi sorotan. 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK dan terancam diberhentikan.
Mencuat isu bahwa TWK hanya upaya menjegal pegawai KPK yang justru punya integritas seperti penyidik senior Novel Baswedan. Para aktivis anti korupsi pun mengkritik proses TWK versi KPK.
