Ketemu Jokowi, Adian Napitupulu Curhat Masalah Vaksin Hingga Tanah

Presiden Jokowi, Adian Napitupulu, Mustar Bonar Ventura, dan Fendy Mugni
Sumber :
  • VIVA/ Eduward Ambarita

VIVA – Relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Pospera, melakukan pertemuan dengan Presiden pada Senin kemarin. Pentolan Pospera Adian Napitupulu dan Mustar Bona Ventura, ikut menghadap orang nomor satu di Indonesia itu di Istana Kepresidenan Jakarta, untuk membahas sejumlah hal.

Perolehan Suaranya 58,6 Persen, Prabowo Subianto: Itu Hasil Demokrasi dan Perjuangan

Beberapa nama lainnya seperti Fendy Mugni, juga hadir dalam pertemuan tersebut. Adian menyebut, pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi banyak membahas masalah situasi nasional.

"Corona, vaksin, sumber daya laut, ekonomi dan tanah untuk rakyat. Terkait masalah yang disampaikan, Jokowi minta agar lebih intensif berkomunikasi dengan semua menterinya antara lain LBP, BKS, Erick Thohir dan Trenggono," kata Adian dalam keterangannya, Selasa 11 Mei 2021.

Mengenal 7 Sosok Relawan Kemanusiaan yang Tewas Dibom Israel Saat Sedang Bagi Makanan

Baca juga: Hilal 1 Syawal Tak Teramati pada 11 Mei, BMKG: Besok Masih Puasa

Adian bilang, dalam kesempatan itu, Kepala Negara terlihat tenang dan pembicaraan diselingi humor yang membuat suasana akrab dan tawa. Bahkan, sebut Adian, Presiden sempat mencatat curhat dirinya yang dianggap penting.

Prabowo Menangi Pilpres 1 Putaran, Relawan Masbro: Mari Bersatu Wujudkan Indonesia Emas 2045

"Jokowi juga meminta agar seluruh elemen rakyat bergandengan tangan dan gotong royong untuk melewati masa pandemi ini," ujar aktivis 98 itu.

Adian juga menyampaikan, banyaknya potensi kekayaan alam yang bisa dikelola untuk memperbaiki ekonomi nasional. Termasuk beberapa potensi investor asing yang tertarik masuk, tapi terhambat persoalan di tingkat lokal.

"Presiden dalam kesempatan itu sempat menghubungi langsung beberapa menteri untuk mengkonfirmasi apa yang dibicarakan," kata Adian.

Beberapa peraturan, lanjut Adian, yang juga sempat dibicarakan antara lain peraturan terkait harga gas. Menurutnya, peraturan itu membuat harga gas tidak kompetitif.

"Terkait agraria (kami) menyampaikan data tentang 65.000 hektare tanah PTPN yang di kelola oleh rakyat dan perlu kepastian hukum untuk mencegah konflik agraria ke depan," lanjut Adian.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya