- VIVA/Teguh Joko Sutrisno
VIVA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta petugas gabungan mengantisipasi jebolnya penyekatan pemudik di Jateng sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19.
"Kalau masuk Jateng, kita tidak hanya memiliki 14 titik penyekatan perbatasan antarprovinsi, tapi ada juga 17 titik antarkabupaten/kota. Saya harap diketatkan sehingga harapannya bisa menyaring mereka (pemudik, red.)," katanya saat mengecek posko penyekatan pemudik di Kabupaten Semarang dan Salatiga, Selasa, 11 Mei 2021.
Ia mengatakan pintu-pintu penyekatan pemudik di perbatasan Jateng maupun di kabupaten/kota harus lebih ketat. Dia menegaskan bahwa aparat telah membentuk sistem berlapis untuk menangani kemungkinan jebolnya penyekatan pemudik.
"Sudah kami perhitungkan, itu pasti suatu saat akan jebol. Pasti ada yang nekat menerobos, dan ternyata terjadi. Kasus di Jabodetabek itu polanya agak terasa: mereka menunggu pemudik lain, rombongan dan setelah terkumpul banyak mereka menerobos barikade. Kalau sudah seperti itu, pasti tidak mudah menangani dan akhirnya jebol," ujarnya.
Kalau pemudik masih bisa lolos di pintu penyekatan, menurut Ganjar, antisipasi selanjutnya penerapan Program Jogo Tonggo yang diharapkan bisa berjalan di lapangan dan memastikan para pemudik sehat serta aman.
"Pengalaman di Banyumas, mereka dilaporkan dan dikarantina, maka saya minta pada semua masyarakat Jateng yang berhasil menerobos untuk melapor. Bukan apa-apa, kami tidak sedang mengejar penjahat, tapi ini demi memastikan anda semua sehat," tegasnya.
Saat ini, aparat dan pemerintah sedang melacak pergerakannya seperti apa untuk menyaring dan memastikan semua masyarakat sehat. Ganjar berterima kasih kepada warga yang tidak mudik yang berarti menjaga kesehatan pribadi sekaligus keluarga dan masyarakat. “Dan itu sikap patriotis," katanya. (ant)
Belum Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah, Hanura Lihat Dinamika Politik
Ketua Umum Partai Hanura menyatakan partainya belum menentukan sikap politik untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah usai putusan MK.
