- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengungkapkan pihaknya segera bertemu dengan sejumlah lembaga dan kementerian terkait untuk membahas nasib 75 pegawai lembaga antikorupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Pembahasan intensif dengan sejumlah lembaga dan kementerian terkait akan dilakukan pada Selasa, 25 Mei 2021.
"Yang pasti hari Selasa kita akan melakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya," kata Firli di kantornya, Kuningan Persada, Jakart Selatan, Kamis, 20 Mei 2021.
Baca juga: Deretan Pejabat yang Hadiri Resepsi Pernikahan UAS-Fatimah
Sejumlah lembaga dan kementerian terkait yang diajak KPK untuk urun rembuk mengenai nasib 75 pegawai di antaranya Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Untuk itu, Firli mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai nasib 75 pegawai tersebut.
"Karena itu kami tidak berani memberikan respon sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian lembaga selanjutnya adalah KPK tetap efektif, KPK tetap bekerja keras untuk melakukan pemberantasan korupsi," ujarnya.
Firli memastikan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo soal nasib 75 pegawai KPK. Namun jenderal polisi bintang tiga tersebut menekankan tindak lanjut arahan Jokowi tidak bisa dilakukan oleh KPK sendiri lantaran diperlukan koordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait lainnya.
"Menindaklanjutinya tidak bisa dengan satu jari, tidak bisa hanya KPK, karena terkait dengan kementerian lembaga lain," imbuhnya.
Kasus Pemerasan Firli Bahuri Mandek, Kombes Ade Safri: Pasti Tuntas
Kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan tersangka mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mandek.
