- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim bahwa sebagian besar masyarakat Papua mendukung pelaksanaan otonomi khusus (otsus). Hal itu kata Mahfud dikatakannya berdasarkan hasil survei yang digelar oleh BIN bekerja sama dengan sejumlah universitas.
Hasilnya 92 persen warga Papua pro NKRI mendukung pembangunan di wilayah Timur Indonesia tersebut.
"Sebanyak 82 persen setuju otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah berarti setuju juga dan sisanya 8 persen yang menolak," kata Mahfud baru- baru ini dalam keterangannya saat menggelar dialog tentang Papua dikutip VIVA Jumat 28 Mei 2021.
Mahfud menyatakan, pemerintah sangat fokus membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Berdasarkan hasil survei itu pula sambungnya yang menolak Otsus Papus terbagi dalam tiga kategori.
“Nah sisanya yang kecil 8 persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestin dan KKB. Yang paling kecil yakni KKB ini. Onilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua," ujar Mahfud.
Dalam kesempatan itu, hadir juga Kepala KSP Moeldoko. Moeldoko juga menyampaikan komitmen Presiden Joko Widodo dalam membangun Papua sangat tinggi.
“Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi. Karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai," ujar Moeldoko.
Adapaun dialaog dan silaturrahim kebangsaan ini berjudul "Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program" turut hadiri antara lain Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu. Ada juga peneliti LIPI Adriana Elisabeth serta akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali.
Dalam sesi dialog, Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana sependapat dengan Mahfud MD, bahwa Papua bagian dari NKRI dan itu sudah final. Membangun Papua karena wilayah itu bagian dari Indonesia.
“Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan,” ujar Hikmahanto.
Sementara itu tokoh Papua Yorrys Raweyai mengatakan, masalah di Papua terus muncul karena kerap adanya narasi berbeda- beda sejak bergabung ke NKRI 58 tahun silam.
“Marilah kita rapatkan barisan. Kita satukan narasi dan diksi untuk menyatukan tekad menghadapi tantangan-tantangan di Papua,” ujar Yorrys.
Sementara mantan Gubernur Papua Freddy Numberi mengisyaratkan adanya perlakuan beda pada tindak pidana korupsi di Papua. Ia karena itu juga mengusulkan agar proses pemilihan kepala daerah di Papua dievaluasi untuk meminimalisir ketidakpuasan antar kelompok dan suku.
