- VIVA/Cahyo Edi
VIVA – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menerima silaturahmi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang digelar secara daring, Senin 31 Mei 2021. Dalam silaturahmi ini, sejumlah masalah kebangsaan dibahas oleh Muhammadiyah dan Wantimpres.
Salah satu yang dibicarakan adalah mengenai polemik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah 75 pegawai komisi dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat peralihan menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Menanggapi polemik di KPK ini, Haedar menyebut Muhammadiyah menuntut pemerintah berlaku terbuka, transparan, jujur dan mengedepankan solusi.
“Legislatif, yudikatif, eksekutif serta semua institusi negara itu harus mem backup KPK. Jangan ada kepentingan untuk melemahkannya. Begitu juga bagi komponen bangsa. Tapi pada saat yang sama, bagaimana KPK ini juga berjalan dengan transparan, good governance, objektif, terstandar," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya.
Begitu juga dengan pimpinannya. Haedar turut menyoroti para pimpinan KPK, yang harus membawa lembaga tersebut sesuai dengan yang diharapkan publik, yakni memberantas korupsi.
"Para pimpinan KPK harus membawa lembaga ini betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang otoritatif, berwibawa, punya integritas dan tentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi,” tutur Haedar.
Polemik di KPK saat ini, diharapkan Haedar tidak menjadi ajang politisasi. Politisasi persoalan ini dinilai Haedar justru akan melahirkan sikap apriory di tengah masyarakat.
“Kita warga civil society harus bersikap objektif, kemudian juga terbuka dan tidak ada politisasi baik menyangkut KPK maupun persoalan-persoalan kebangsaan lainnya. Karena politisasi akan membuat kita apriori dalam menyelesaikan persoalan,” tegasnya.
Haedar berpesan pula, bahwa berbagai potensi yang menimbulkan kegaduhan bisa diminimalisir agar persatuan bangsa semakin rekat dan erat. Salah satu caranya adalah dengan berdiskusi dan berdialog untuk menemukan solusi.
“Dalam konteks ini maka jangan sampai persoalan KPK, persoalan Palestina dan lain-lain itu kemudian menjadi titik ketika kita menjadi bangsa yang cerai berai. Kami berharap bahwa dialog, saling menerima masukan dan memperbaiki keadaan dari hal-hal yang kurang, untuk menjadi pilihan yang sangat penting," urai Haedar.
Maka polemik persoalan pegawai KPK ini, menurutnya harus dicarikan solusinya. Bukan sekedar perdebatan antar berbagai pihak yang membawa kepentingannya masing-masing.
"Solusi, menjadi tawaran bagi kita agar masalah memang hadir untuk kita selesaikan, bukan untuk terus diperdebatkan apalagi kita politisasi sesuai dengan kepentingan masing-masing,” imbuh Haedar.
