- ANTARA News Papua/HO-Satgas Humas Ops Nemangkawi
VIVA – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Satgas Nemangkawi akan mengedepankan upaya soft approach dalam menangani teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua, yakni mengajak mereka dengan berdialog.
Terutama agar bisa secara bersama-sama, membangun Papua ke depannya agar lebih baik lagi.
“Soft approach ini sudah banyak kita lakukan. Kita mengajak baik menggunakan dialog, misalnya dari KKB mau turun. Silakan dia mau bareng-bareng untuk membangun Papua,” kata Argo di Mabes Polri pada Senin, 31 Mei 2021.
Baca juga: Teroris Merauke Sumpah Setia ke ISIS
Menurut dia, Satgas Nemangkawi dari Polri maupun TNI yang namanya Binmas Noken akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak dan lainnya. Tentu, hal ini untuk meningkatkan kualitas hidup warga Papua.
“Dengan berbagai keterampilan kita latih, dan kita mengajak kepada teman-teman yang masih di gunung tidak mau turun, kita ajak. Sama-sama kita ajak kepada pemda, tokoh adat. Ayo kita ajak turun bangun daerahnya,” ujarnya.
Sebab, kata dia, pemerintah saat ini terus fokus dalam rangka membangun Papua yang makin maju. Baik manusianya maupun infrastruktur. Misalnya, Presiden Joko Widodo yang membangun banyak infrastruktur, kesejahteraan juga sudah terus diberikan.
“Tentunya, masih ada dana otsus (otonomi khusus) yang belum dirasakan masyarakat bawah akan menjadi evaluasi,” jelas dia.
Sehingga, kata Argo, Polri akan memberikan pendampingan-pendampingan kepada masyarakat Papua berkaitan dengan kegiatan penggunaan dana otsus maupun Binmas Noken dan teritorial.
“Kita akan membuka diri, dan petugas juga akan memberikan keterampilan kita ajak sama-sama masyarakat Papua. Ayo, kita bangun Papua biar kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua,” tandasnya.
Panglima TNI Putuskan untuk Mengubah Sebutan KKB Menjadi OPM
Ia mengingatkan, bahwa ada perubahan istilah ini tak bisa sukses jika hanya dijalankan oleh TNI saja, seluruh lembaga negara harus solid mengganti istilah KKB menjadi OPM
