- ANTARA
VIVA – Bupati Alor di Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo, menyatakan bahwa pencabutan dukungan PDIP kepadanya merupakan hak dari partai berlambang banteng moncong putih itu.
"Itu sah-sah saja, itu hak dari PDIP namun saya sangat menyesalkan hal tersebut," katanya, Kamis, 3 Juni 2021.
Hal ini disampaikan berkaitan pencabutan dukungan dari PDIP kepadanya setelah video viral memarahi staf Kementerian Sosial berkaitan dengan penyaluran bantuan untuk korban bencana alam di kabupaten itu.
Amon menyesalkan bahwa kebersamaan antara dia dengan PDIP yang sudah lama terjalin dengan baik terpaksa harus terhenti.
Amon tak menyangka bahwa PDIP akan terpengaruh dengan rekaman video yang sebenarnya diunggah tidak secara utuh hanya mengambil saat dia memarahi staf Kemensos.
Ia mengaku bahwa dalam video viral itu dia sama sekali tak pernah menyebutkan PDIP.
"Jadi kemarahan saya itu karena adanya tata kelola penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana [siklon tropis] seroja yang dilakukan Kemensos," kata dia.
Ia mengaku bahwa sebenarnya kasus memarahi staf Kemensos dan menyebut Menteri Sosial itu sudah terjadi sejak April lalu, bahkan dia sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mensos saat ke Alor beberapa waktu lalu.
Mengenai surat pencabutan dukungan itu, Amon mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari PDIP tentang pencabutan rekomendasi atau dukungan mereka terhadap bupati dua periode itu.
Meskipun dukungan dicabut, katanya, kini masih ada 14 kursi DPRD Alor yang masih mendukung posisinya sebagai kepala daerah. Sementara PDIP Alor hanya memiliki empat kursi di DPRD Alor.
Sebelumnya anggota DPR RI asal Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor Andreas Hugo Parera menyatakan bahwa PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Amon Djobo setelah video viral yang bersangkutan memarahi anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma.
"Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 sempat mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018," katanya.
Melalui surat pencabutan dukungan ini, pimpinan pusat PDIP menginstruksikan PDIP Alor untuk berkoordinasi dengan Fraksi PDIP di DPRD setempat untuk mengambil sikap terhadap Bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor. (ant)
