Profesor Amarulla: Draf Perpres Alpalhankam Perkuat Sistem Pertahanan
- VIVA/Muhammad AR
VIVA – Guru besar ilmu pertahanan bidang sosiologi keamanan sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Profesor Dr. Amarulla Octavian menilai, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia (RI). Alpalhankam adalah langkah pertama untuk memajukan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Kita ketahui bersama bahwa seluruh bangsa Indonesia apabila ekonominya ingin maju maka yang pertama kali dilakukan adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan," ujar Amarulla usai dikukuhkan sebagai guru besar ilmu pertahanan bidang sosiologi keamanan di Universitas Pertahanan, Kamis, 3 Juni 2021.
Amarulla menambahkan, "Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan berarti otomatis menambah anggaran belanja pemerintah. Perpres tersebut pada prinsipnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia."
Menurut Amarulla yang juga perwira tinggi TNI AL berpangkat Laksamana Madya itu, untuk anggaran Rp1.769 triliun dalam rancangan Perpres tersebut, merupakan anggaran pertahanan Indonesia yang termasuk dalam kategori minimal sehingga cukup signifikan sesuai dengan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Selain itu, kata Amarulla, anggaran tersebut sebetulnya sangat moderat dan memadai jika diproyeksikan selama 25 tahun maka sesuai dengan anggaran belanja pemerintah per tahunnya.
"Kita ketahui Alpalhankam termasuk alutsista itu bukan suatu yang murah. Bagi seluruh masyarakat Indonesia diharapkan mampu memahami sistem perhitungan kalkulasi tempur dan juga anggaran pertahanan untuk melindungi bangsa Indonesia secara keseluruhan," ujar Amarulla.
Dia menambahkan, "Jadi saya harapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memahami dan menyetujui bagaimana Kementerian Pertahanan akhirnya merumuskan sistem yang terbaik untuk Republik Indonesia."
Perpres Perlindungan Anak dari Game Online Segera Rampung
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menyatakan progres perpres pengawasan game online sudah harmonisasi antara kementerian, lembaga dan pemda.
