- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Tes wawasan kebangsaan atau TWK, digunakan untuk pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai perintah UU Nomor 19 tahun 2019. Tapi selain komisi antirasuah, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham, juga diusulkan ada TWK.
Itu diusulkan oleh anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman, dalam rapat dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, Senin 7 Juni 2021.
"Kalau boleh di Kejaksaan, Kepolsian dan Kumham dilakukan hal yang sama, dan juga harus ada anggarannya di sini," kata Benny dalam siaran live streaming youtube DPR RI, dalam agenda rapat kerja Komisi III dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham terkait RKA/RKP KL tahun anggaran 2022, Senin 7 Juni 2021.
Baca juga: DPR Pertanyanan Usulan Anggaran Pengamanan Ibu Kota Negara Baru
Benny yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan, TWK diharapkan ada seperti tes yang dilakukan KPK. Tapi ia menilai, TWK bukan untuk menyingkirkan orang-orang tertentu di institusi tersebut.
"Tentu maksudnya bukan memecat atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita, tapi benar-benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional. Supaya ada militansi," kata mantan Ketua Komisi III itu.
Dalam pengajuan program dan anggaran pada 2022, Benny tidak melihat adanya point untuk TWK dan berikut anggarannya. Sementara menurut dia, TWK adalah dalam rangka pembinaan.
Lebih lanjut Benny mengatakan, sebelumnya memang sudah ada agenda reformasi kultural yang dilakukan di setiap institusi.
"Yang kemudian bapak Jokowi melanjutkan itu dengan revolusi mental. Ini saya lihat sudah ndak muncul lagi ini. Apa hilang atau apa saya ndak tahu. Tapi tolong itu dimasukkan lah kalau bisa," katanya.
Seperti diketahui, TWK yang dilakukan terhadap ribuan pegawai KPK menuai pro dan kontra. Mengingat lewat tes ini, sebanyak 75 pegawai tidak lulus. Beberapa nama penyidik seperti Novel Baswedan dan yang lainnya, yang dianggap berprestasi. (Oya)
100 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Diklaim Bakal Aksi di MK Besok, Polri Lakukan Ini
Pemilih dan pendukung Prabowo-Gibran disebut akan melakukan aksi damai di depan Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat besok, 19 April 2024.
