- Youtube DPR
VIVA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Cornelis mengapresiasi sikap Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam menyikapi polemik 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menurut Cornelis, pertanyaan-pertanyaan yang dianggap janggal oleh 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK KPK juga pernah dialaminya di masa lalu. Legislator asal Kalimantan Barat itu mengaku pernah mengikuti TWK saat menjadi aparatur sipil negara.
"Kami dulu masuk APDN dikerjain juga caranya sama pak. Barang ini sudah lama. Kalau memang tidak punya loyalitas pada negara Anda minggir," kata Cornelis dalam Rapat Kerja dengan KemenPAN-RB di DPR, Selasa, 8 Juni 2021.
"Karena menjadi birokrasi sipil dan militer di negara mana pun, harus taat dan patuh pada negara, karena dia menjalankan rodanya pemerintahan ini, rodanya kegiatan negara ini," imbuhnya.
Cornelis lantas bercerita pengalamannya saat mengikuti Diklat Khusus Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Suspimpemdagri) di era Orde Baru. Ia mengikuti tes tersebut sebagai aparatur sipil negara berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974.
"Jadi kalau Bapak-Ibu ini diombang-ambingkan, aku marah, karena dulu aku sakit juga masuk pegawai negeri sipil ini. Gitu juga. Ditanya mengenai radikalisme, ditanya Pancasila, ditanya agama. Mana yang Anda prioritaskan, pilih salah satu? Ya pilih negaralah karena kita sebagai penyelenggara karena semua rahasia ada disitu," papar Cornelis.
"Jadi ndak bisa negara dalam negara. Dan kalau sudah terjadi perpecahan itu bagaimana mungkin tercapai tujuan organisasi. Oleh karena itu tindakan Bapak sangat tepat dan sekali lagi saya angkat topi dan hormat," lanjutnya
Seperti diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK dalam rangka peralihan status dari pegawai KPK menjadi ASN seperti mandat UU baru KPK. TWK pegawai KPK ini lantas menjadi polemik setelah beberapa pegawai yang tak lolos mengungkap banyak pertanyaan janggal dalam TWK yang dinilai tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi pegawai KPK.
Beberapa pertanyaan yang diajukan tim asesor bahkan cenderung masuk ranah privat dan mempertentangkan sesuatu yang tidak semestinya. Seperti memilih antara Alquran dan Pancasila, praktik keagamaan pegawai, bersedia melepas kerudung bagi yang memakai dan seterusnya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas menyoroti soal-soal janggal yang diajukan kepada beberapa pegawai KPK yang tak lolos TWK. Ia menilai agar masalah ini tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak merusak citra pemerintah terutama KPK, sebaiknya tim penguji menyampaikan secara terbuka soal-soal yang sudah mereka berikan kepada calon ASN tersebut.
"Agar sebagai warga bangsa kita tidak bertanya-tanya dan tidak curiga bahwa tes wawasan kebangsaan ini telah dijadikan sebagai alat dan dasar oleh pimpinan KPK untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai dengan melabeli mereka yang tidak lolos tersebut dengan sikap intoleran dan radikalisme," ujar Anwar.
