- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Ustaz Abdul Somad (UAS) sempat menyindir pemerintah Indonesia dalam ceramahnya terkait dengan batalnya keberangkatan calon jemaah haji 1442 Hijriah/2021. Sindirannya antara lain soal pertanggungjawaban atas dana haji yang disimpan yang UAS sempat katakan untuk membangun infrastruktur.
Terkait ceramahnya yang viral di media sosial itu, UAS pun memberikan penjelasan kepada wartawan usai bersilaturahim dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di rumah dinas gubernur di Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu sore, 9 Juni 2021.
"Saya tidak paham masalah itu," kata UAS berasal Kabupaten Asahan, Sumatera Utara itu.
UAS mengatakan lebih memilih untuk tak berkomentar. Menurut dia kapasitasnya hanya sebagai penceramah. Ia akan tetap fokus untuk memberikan tausiah kepada umat di Indonesia.
"Saya khawatir saya ditanya di akhirat, di dalam Alquran dikatakan bicaralah yang kamu punya ilmu saja," sebut UAS.
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia yang telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
"Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," kata Moeldoko di Mataram, NTB.
Ditegaskan oleh Moeldoko bahwa saat ini setoran dana calon haji yang dikelola oleh Pemerintah masih tersimpan aman. Namun pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi COVID-19.
"Saya sudah berbicara dengan pak Anggito (Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, red.) bahwa uangnya aman," kata dia.
"Tidak bisa dipaksakan untuk berangkatkan calon haji ke tanah suci karena faktor keselamatan yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi masalah yang sama, atau bukan hanya Indonesia," ucap mantan Panglima TNI itu.
Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan jemaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan dan negara, terutama bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji.
"Jadi tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini. Kalau ada isu macam-macam, itu menyesatkan," kata Moeldoko.
