VIVA – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah mempertanyakan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang protes karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Fahri heran karena Novel Baswedan dan kawan-kawan protes setelah hasil TWK diumumkan.
"Soal tes kenapa waktu tes lo nggak marah? Waktu nggak lulus baru marah kan nggak fair dong. Lo kalau mau marah pas lagi tes. Bilang dong ini soalnya nggak fair. Anak SD juga enggak boleh begitu," kata Fahri di Jakarta Selatan, Jumat, Jumat, 11 Juni 2021.
Menurut dia, 75 pegawai yang tak lolos TWK ini lambat laun akan berakhir. Menurut dia, polemik ini jadi rangkaian fase kisruh di lembaga antirasuah tersebut.
"Sudah lah kalau menurut saya ini adalah fase akhir. Jadi biarin saja ini akan berlalu karena negara harus terkonsolidasi," jelas Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut.
Fahri menuturkan, semua lembaga juga pegawainya harus ada ASN. Begitu juga di DPR, Polri, kejaksaan semua itu harus ASN. Lalu, ia mempertanyakan kenapa di KPK tidak boleh pegawainya ASN?
"Oh itu supaya independen, kalau gitu semua bikin independen aja. Polisi, jaksa, BIN bikin sendiri, apa nggak kacau republik? Pegawainya boleh demo, sedikit sedikit demo," katanya.
Dia pun menyindir aksi pegawai KPK yang sering demo di depan kantornya.
"Kalau ada pimpinannya yang dipersoalkan secara hukum undang lawyer bikin demo depan kantornya. Loh, katanya conflict of interest, tapi kelakuannya begitu, menjadikan kantor pemerintahan sebagai tempat perjuangan," sebut Fahri.
Dengan demikian, ia memandang bahwa pegawai KPK yang sudah dilantik menjadi ASN itu kini sudah bekerja. Ia meyakini proses penegakan hukum sudah berjalan.
"Karena 1.271 (pegawai) itu sudah bekerja dan yang 75 orang itu penyidiknya cuma 9, yang lain itu kerja-kerja yang banyak lah. Saya dengar sudah selesai di dalam artinya ya penegakan hukumnya mulai," katanya.
Polemik TWK menyedot perhatian publik karena 75 pegawai KPK yang tak lolos. 75 pegawai KPK itu seperti penyidik Novel Baswedan hingga eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Giri Suprapdiono kemudian dinonaktifkan dari tugas dan kewajibannya.
Bahkan, 51 dari 75 pegawai itu diberhentikan karena mendapatkan rapor merah dan dinilai sulit dibina.
Tokoh Adat Sasak Sodorkan Nama Menteri dari NTB ke Prabowo-Gibran
KPU RI telah mengumumkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Meski b
