Saat Puan Didampingi Gibran Pantau Vaksinasi COVID-19

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Ketua DPR RI Puan pantau vaksinasi COVID-19 di Balai Kota Solo.
Sumber :
  • VIVA/Fajar Sodiq (Solo)

VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja untuk memantau secara langsung kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dipusatkan di Pendhapi Gede Balai Kota Solo, Sabtu, 12 Juni 2021. Selama meninjau kegiatan vaksinasi itu, putri Megawati Soekarnoputri itu didampingi oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu

Kegiatan vaksinasi tersebut diikuti ratusan masyarakat dari berbagai latar belakang seperti dari kalangan arsitek, pegawai pasar modern, pedagang kali lima, penyandang disabilitas dan lainnya. Para peserta vaksinasi itu mulai berdatangan ke Pendhapi Gede Balai Kota Solo sejak pukul 12.30 WIB.

Kedatangan Puan Maharani ke Solo didampingi oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto dan rombongan. Didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, ia pun keliling mendatangi bilik-bilik untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 dan menyapa peserta vaksinasi.

KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes

Menurut Puan, kunjungan kerjanya kali ini untuk melakukan percepatan kegiatan vaksinasi di Kota Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. Pasalnya pasca libur Lebaran terjadi lonjakan pasien COVID-19 di Jawa Tengah. Bahkan kasus lonjakan yang terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yakni Kudus cukup tinggi.

“Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa saat ini di daerah Kudus dan sekitarnya terjadi lonjakan pasien COVID yang sudah harus saya sampaikan secara terbuka lonjakannya itu hampir susah dikendalikan,” kata dia dalam sambutannya di Pendhapi Gede Balai Kota Solo, Sabtu, 12 Juni 2021.

Singapore PM Lee Hsien Loong to Resign After Two Decades on Duty

Bercermin dari lonjakan kasus COVID-19 di Kudus itu, Puan yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Tengah itu memiliki komitmen dan ikut bertanggung jawab untuk ikut melakukan percepatan vaksinasi di dapil tersebut yang terdiri dari satu kota dan empat kabupaten.

“Kenapa hanya di dapil saja dan tidak di Jawa Tengah, tentu saja Jawa Tengah  pun saya dorong untuk dilakukan percepatan. Namun tentu saja tidak mungkin kemudian pergi ke 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Karena sebagai simbolisasi saya datang ke Kota Surakarta (Solo) ini,” ujarnya.

Menurut dia, awalnya berencana tidak hanya mengunjungi Solo, namun juga mengunjungi Kabipaten Sukoharjo, Klaten dan Boyolali yang termasuk Dapil V Jawa Tengah. Hanya saja rencana untuk berkunjungi di daerah di sekitar Solo itu dibatalkan karena kondisi terkait penyebaran COVID-19 sedang tidak kondusif.

“Namun mengingat situasi yang tidak terlalu kondusif karenanya kemudian saya memutuskan semuanya difokuskan di Kota Surakarta ini, tapi pelaksanaan vaksinasi di Sukoharjo, Klaten dan Boyolali tetap dilakukan seperti yang kita lihat ini,” kata dia.

Dengan percepatan vaksinasi itu, lanjut Puan, diharapkan daerah-daerah lain di Jawa Tengah bisa dikendalikan penyebaran kasus COVID-19. Meskipun sudah divaksin, ia tetap meminta kepada masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk bisa secara terbuka menyampaikan laporan  terkait kondisi wilayahnya itu sejujur-jujurnya. Kalau daerahnya memang punya masalah penanganan terkait COVID-19, sebaiknya segera sampaikan. Tracing, testing tetap harus tetap dilakukan, vaksinasi tetap dilaksanakan,” harapnya.

Ia pun mengimbau kepada kepala daerah untuk tidak menyembunyikan kondisis wilayahnya karena kalau sudah parah sulit untuk dilakukan antisipasi dan mitigasi. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan penanganan kasus penyebaran COVID-19

“Kita ini punya masalah besar, nggak mungkin menyelesaikannya sendiri. Harus ada gotong royong di antara kita semua. Pemerintah pusat hanya bisa melakukan jika pemerintah daerah mau bersinergi dan berkoordinasi. Jangan sudah terlambat baru dilaporkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya