- VIVA/Andri Mardiansyah (Padang)
VIVA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, akan mendukung calon presiden yang memiliki ide atau gagasan mengenai Indonesia ke depan. Dan dalam Pilpres 2024 mendatang Partai Gelora memastikan tidak akan mendukung capres dari sudut pandang figur atau sosoknya saja.
"Santai saja, Belanda masih jauh," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah di sela-sela Rapat Koordinasi Daerah Partai Gelora Kota Cilegon, dalam keterangannya, Minggu, 13 Mei 2021.
Fahri menilai, kontestasi Pilpres 2024 masih cukup lama, masih sekitar tiga tahun lagi, sehingga terlalu dini bagi Partai Gelora bicara dinamika bursa capres.
Di samping itu, Partai Gelora saat ini fokus untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu 2024 dan target lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.
Namun, prinsipnya, Fahri menegaskan, siapa pun tokoh yang didukung Partai Gelora, harus memiliki ide cemerlang.
“Jadi kami minta semua calon bicara soal ide bukan bicara figur doang. Tapi idenya apa, mau ngapain,” tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
Dalam sambutannya, Fahri berharap kader partainya menembus angka 1 juta orang pada Oktober 2021. Saat ini, menurut Fahri, kader Partai Gelora mencapai 200.000 orang lebih.
“Dengan jumlah kader yang saat ini telah dicapai sebanyak 200.000 kader, saya berharap pada Oktober nanti, kader yang terjaring bisa mencapai angka 1 juta. Mudah-mudahan Oktober nanti, kita bisa mencapai 1 juta kader yang sudah di-training,” kata Fahri.
Fahri mengatakan konsolidasi partai sudah mulai dilakukan dari tingkat pusat hingga struktur kepengurusan paling bawah. Saat ini sudah terbentuk 100 persen kepengurusan DPW (provinsi), DPD (kabupaten/kota), serta penyelesaian pembentukan kepengurusan DPC (kecamatan).
Pada Juni 2021, menurut Fahri, sekitar 8.000 kecamatan yang ada di 514 kabupaten dan 34 provinsi di Indonesia, sudah terbentuk 80 persen kepengurusan DPC. Setelah membentuk DPC, selanjutnya para pengurus akan menjaring kader-kader baru di 74.957 desa.
Fahri menyatakan nantinya kader yang sudah terjaring akan diberikan pendidikan politik melalui media sosial, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19.
“Terutama melalui sosial media, karena sekarang zaman pandemi, kita memakai sistem kaderisasi melalui internet. Kita sudah punya modulnya lengkap,” katanya.
