Cegah Faskes COVID-19 Kolaps, Jokowi Diminta Ambil Langkah Luar Biasa
- Istimewa.
VIVA - Lonjakan drastis penularan COVID-19 pasca-libur lebaran lalu berdampak pada meroketnya angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) fasilitas kesehatan di sejumlah daerah.
Menurut data Kemenkes per Sabtu, 12 Juni 2021, BOR 4 provinsi bahkan sudah melewati batas WHO 60 persen, yakni DKI Jakarta (68 persen), Jawa Tengah (67 persen), Jawa Barat (65 persen) dan Kalimantan Barat (63 persen). Khusus di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, bahkan BOR sudah sampai 75 persen.
Wakil Ketua Komisi IX DPR/Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris, menilai angka BOR di 4 provinsi tersebut amat sangat mengkhawatirkan. Apalagi beberapa laporan dari daerah menyebutkan, ada pasien yang pingsan saat mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan ada pula yang meninggal dunia saat baru masuk UGD.
"Ini adalah prakondisi faskes yang terancam kolaps," kata Charles, melalui keterangan persnya, Minggu, 13 Juni 2021.
Baca juga: Update COVID-19 Nasional 13 Juni 2021: 9.868 Kasus Baru, 4.655 Sembuh
Melihat kondisi demikian, lanjut Charles, pemerintah harus melakukan langkah luar biasa untuk meredam angka penularan, dan mengantisipasi agar faskes tidak kolaps karena BOR melampaui batas.
"Langkah luar biasa tersebut harus dilakukan secara nasional, tidak cukup dengan PPKM Mikro yang selama ini dilakukan," kata dia.
Charles mengatakan dalam kondisi darurat seperti ini, “rem” harus ditarik oleh pusat, tidak lagi oleh daerah dengan berdasarkan sistem zonasi (merah, oranye, kuning, hijau) sebagaimana aturan PPKM Mikro. Apalagi, Menkes Budi Gunadi Sadikin pernah mengungkapkan indikasi bahwa ada pemerintah daerah yang dengan sengaja mengurangi testing hanya demi mengejar status zona hijau di wilayahnya.
Dia menambahkan dalam kondisi ledakan COVID-19 di depan mata ini, seluruh pemangku kebijakan dan pemimpin-pemimpin daerah harus terbuka dan jujur tentang kondisi kesehatan di wilayahnya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.
"Selebihnya, biar pemerintah pusat yang cepat ambil kendali supaya ledakan COVID-19 yang mungkin terjadi tidak sampai sedestruktif seperti di India," tutur Charles.
