- Youtube/Sekretariat Presiden
VIVA - Presiden Jokowi menyampaikan langsung peringatannya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait kepatuhan penggunaan masker di Jakarta. Di Istana Negara, Jakarta, Jokowi menyampaikan pengarahan khusus kepada kepala daerah termasuk aparat keamanan yang ada di Ibu Kota.
Jokowi menyoroti, kepatuhan penggunaan masker yang dinilainya masih belum optimal.
"Di sini juga Pak Presiden mengimbau sekarang masalahnya bukan ada di perkantoran atau di apa, karena masyarakat Jakarta secara persentase pemakaian masker. Itu obatnya cuma masker," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.
Menurut Pras, soal kedisplinan pemakaian masker menjadi perhatian serius oleh Presiden Jokowi. Arahan presiden, kata Pras, penggunaan masker harus dioptimalkan dan sosialisasikan ke penjuru Jakarta.
"Ya masalah masker, kalau masker saya pakai sendiri, tidak pakai itu juga salah satu permasalahan. Jadi harusnya dua-duanya pakai masker. Nah, kalau kita restoran di mal-mal, orang semua di mal sekarang sudah pakai masker gitu loh. Jadi tidak boleh lagi sekarang ada di luar di perkampungan daerah padat penduduk pelabuhan itu tuh banyak sekali orang yang belum percaya adanya COVID mungkin, ya. Nah kita sebagai pemerintah daerah mensosialisasikan itu," ujarnya.
Baca juga: Kasus COVID-19 di Bangkalan Melonjak, Letjen Ganip: Prokes Kuncinya
Sebelumnya memang soal kepatuhan memakai masker di Jakarta pernah disampaikan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, Mei lalu.
Menurut Airlangga, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tergolong rendah kepatuhannya soal penggunaan masker dibanding daerah-daerah lain.
"DKI 65 persen. Jadi DKI masih perlu ditingkatkan," ujar Airlangga saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 24 Mei 2021.
Untuk yang paling patuh dipaparkan adalah Provinsi Bali dengan Bali 88,89 persen, Jawa Timur 87 persen, Jawa Barat 87 persen dan Jawa Tengah 75 persen. Selain Jakarta yang tingkat kepatuhan rendah juga ada di Riau 67 persen dan Kepulauan Riau 70 persen.
