- ANTARA FOTO/Novrian Arbi
VIVA – Virus COVID-19 kembali menyebar di Lembaga Permasyarakatan (Lapas), khususnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Pada Senin, 14 Juni, diketahui bahwa ada 275 warga binaan dan sipir yang sudah terkonfirmasi terjangkit virus corona. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastaryo setelah melakukan penelusuran kontak atau proses tracing di lingkungan Lapas.
Berkaitan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi III Asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta Kemenkumham agar meningkatkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Lapas. Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat kondisi Lapas yang rata-rata sudah penuh, hingga membuat kondisi tinggal di sana menjadi rawan berkerumun.
“Baru-baru ini, kita kembali mendengar adanya lonjakan kasus COVID-19 di dalam lapas. Hampir 300 orang dinyatakan positif COVID-19 di lapas Yogyakarta, dan tentu ini adalah jumlah yang cukup menghawatirkan. Belum lagi jika kita mengingat bahwa mayoritas lapas di Indonesia banyak yang overcrowded, hingga membuat jaga jarak sulit dilakukan,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa, 15 Junu 2021.
Selanjutnya, Sahroni meminta kepada Kemenkumham untuk segera melakukan contact tracing terhadap para penderita COVID-19 di lapas, demi menghindari penyebaran penyakit secara lebih luas.
“Selain dari kunjungan, penularan COVID di Lapas tinggi juga karena kepadatan Lapas atau overkapasitas. Sembari Kemenkumham menyelesaikan persoalan over kapasitas, para petugas tidak boleh lengah terhadap kemungkinan adanya penularan, jadi harus cepat-cepat dilakukan tracking terhadap para penderita. Selain itu, permasalahan ini bisa diatasi dengan percepatan vaksin untuk warga lapas. Semakin banyak napi yang divaksin semakin rendah juga nanti penularannya,” kata Sahroni.
Baca juga: Ratusan Warga Binaan di Lapas Narkotika Yogyakarta Positif COVID-19
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
