- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa dirinya sering dikomplain oleh masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. Apalagi ada informasi bahwa, ada penerima bansos yang merupakan keluarga kepala desa.
"Kami banyak di komplain penerimaan manfaat itu, karena Undang-undang data (penerima bansos) itu ada di daerah. Kemudian, Pemerintah Daerah meminta kepada desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena (penerima bansos) itu keluarganya kepala desa, lurah dan lain sebagainya," kata Risma dalam virtual di Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.
Untuk itu, Risma menegaskan, pihaknya terus memperbaiki data penerima manfaat dari Kemensos. Salah satunya bantuan sosial mulai dari tingkat Rukun Tetangga hingga kelurahan yang ada di berbagai daerah di Tanah Air.
Baca juga: Menteri Basuki Bikin Trotoar Premium di Labuan Bajo, Ini Penampakannya
"Karena itu usulan itu kami akan buka mula dari dari desa, kelurahan, RT, dan RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," katanya.
Sebelumnya Risma diketahui telah menonaktifkan 21 juta data ganda penerima Bansos. Laporan ini disampaikan saat melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna membahas pemutakhiran data penerima bantuan dari Kementerian Sosial.
"Sesuai janji saya, April, kami bisa menyelesaikan perbaikan datanya dan hasilnya adalah kemarin sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data (penerima bansos) itu ganda dan sudah kami tidurkan," kata Risma.
Kesaksian Menkeu soal Bansos di MK Dinilai Banyak yang Tak Sesuai Fakta di Lapangan
Kesaksian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu dinilai tidak menyebutkan sejumlah fakta yang ada di lapangan.
