- Edwin Firdaus/VIVA.
VIVA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengatakan beratnya beban pekerjaan yang harus dipikulnya selama memimpin KPP. Hal ini terutama saat ia diminta membangun sektor budi daya perikanan.
"Sekali lagi ini adalah kekurangan saya sebagai seorang pemimpin di organisasi KKP. Saya juga tidak berdalih atau menyalahkan (menteri-menteri sebelumnya). Tapi, bagaimanapun juga, beban kerja saya tidak ringan, saya harus menghadapi pada awalnya, kan tugas saya dua," kata Edhy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu malam, 16 Juni 2021.
Edhy yang telah menyandang status terdakwa itu menjelaskan dua tugas yang dimaksudnya. Pertama, membangun komunikasi dengan nelayan, pembudidaya ikan, petambak, serta komunikasi ke seluruh stakeholder perikanan. Kedua, membangun sektor perikanan budi daya. "Kedua hal ini harus segera saya implementasikan," jelasnya.
Lebih jauh, Edhy juga mengklaim harus merapihkan internal dan pimpinan KKP yang amburadul pasca ditanggalkan oleh menteri sebelumnnya. Tapi, dia tidak menyebut dengan jelas nama pimpinan sebelumnya itu. Untuk diketahui sebelum Edhy, KKP dipimpin Susi Pudjiastuti sebagai menteri.
"Kemudian saya harus merapikan organisasi internal saya yang 151 orang kosong dari eselon I sampai IV. Kemudian saya harus memperbaiki kinerja pimpinan yang amburadul. Mohon maaf saya tidak bermaksud mengecilkan yang dulu, yang masih sangat kurang,” kata Edhy.
Edhy melanjutkan cerita versinya bahwa banyak sekali pekerjaan yang menumpuk dan banyak masyarakat menunggu keputusan lembaganya. Karena itu, Edhy mengklaim baru sedikit sedikit yang bisa ia rapihkan.
“Izin kapal ada yang nunggu, bagaimana aset kapal, aset perusahaan nggak jalan. Selama di Komisi IV saya tahu itu," ujarnya.
Mengenai kasusnya, Edhy Prabowo mengaku siap menghadapinya hingga akhir. Ia menekankan bahwa itu sebagai tanggung jawab moral seorang menteri. Kendati demikian, ia juga berharap dapat dibebaskan dari segala hukuman.
"Saya sudah 6,5 bulan lebih ditahan di KPK. Saya tidak bangga, tetapi saya jalani sebagai tanggung jawab moral saya terhadap sebagai seorang menteri, sebagai seorang pemimpin di tempat ini," lanjut Edhy.
"Saya harap dari hasil kesaksian 70 lebih yang dihadirkan di sini, majelis hakim dalam tuntutan maupun putusan bisa membebaskan saya. Tapi saya tidak akan lari dari tanggung jawab, makanya saya hadir di sini," kata Edhy.
Dalam perkara ini, Edhy didakwa menerima suap dengan nilai total sekira Rp25,7 miliar dari para eksportir benih lobster. Suap itu diduga untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster kepada para eksportir.
Edhy diduga menerima suap itu melalui sejumlah anak buahnya dan anak buah istrinya.
