Bursa Panglima TNI, Jokowi Diyakini Tak Sulit Pilih Andika atau Yudo

VIVA Militer: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
Sumber :
  • Puspen TNI

VIVA – Fraksi Partai NasDem di DPR RI mendukung siapa pun pilihan Presiden Joko Widodo terkait posisi Panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun pada November 2021.
 
"NasDem akan mendukung pilihan Presiden, siapa pun yang akan dipilihnya. Ini wujud komitmen NasDem sebagai partai pendukung pemerintah," kata Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya dalam keterangannya yang dilansir dari Antara pada Kamis, 17 Juni 2021.

Momen Akrab Prabowo dan Jokowi di Acara Bukber di Istana Negara

Dinamika bursa Panglima TNI itu mengerucut menjadi dua nama, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.

Menurut Willy, Jenderal TNI Andika Perkasa atau Laksamana Yudo Margono berpotensi menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Keduanya merupakan putra terbaik Indonesia yang pantas menjadi Panglima TNI mendatang.

Rampung Juni 2024, Menteri ESDM: Divestasi Saham Freeport Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak

"Keduanya adalah putra terbaik bangsa yang layak memimpin institusi TNI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai panglima tertinggi memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa di antara keduanya," kata Willy.

Pun, Willy mengingatkan Presiden Jokowi adalah yang paling berwenang memilih pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Dia menyebutkan siapa nanti yang dipilih Jokowi menjadi Panglima TNI harus didukung.

Pernah Dampingi Gibran ke Papua, Bahlil Bantah Tudingan Tak Netral

Willy meyakini tidak akan sulit bagi Presiden Jokowi memilih antara Andika Perkasa atau Yudo Margono.

Wakil Ketua Baleg DPR itu menekankan memilih satu di antara dua putra terbaik yang sudah matang di dunianya itu bukan pilihan sulit bagi Presiden Jokowi.

"NasDem berharap siapa pun yang nanti dipilih Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI harus mampu mendukung kinerja pemerintahan khususnya dalam bidang pertahanan militer," ujar Willy yang juga Anggota Komisi XI DPR itu.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR RI. (Ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya