Sekum PP Muhammadiyah: Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA – Wacana menjadikan masa jabatan Presiden RI tiga periode, kembali mengemuka. Apalagi belakangan muncul komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro), yang mengusung kembali Jokowi dan menggandeng Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Meski Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan, tidak ingin sampai tiga periode.

img_title Mendagri Tito Hadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Prabowo Beri Pesan Khusus

Menyikapi wacana itu, Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti mengatakan, masa jabatan Presiden RI sebaiknya tidak diubah. Tetap pada konstitusi, UUD 1945 yang membatasi dua periode.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sebaiknya masa jabatan Presiden cukup maksimal dua periode. Indonesia memiliki sangat banyak sumberdaya manusia yang mumpuni," kata Abdul Mu’ti, dikutip dari laman Instagram-nya @abe_mukti, Senin, 21 Juni 2021.

img_title Pemerintah Gandeng Muhammadiyah Percepat Pembangunan Nasional, Ini Alasannya

Baca juga: Sindir Qadari, HNW: Ngotot Jokowi 3 Periode Manuver Inkonstitusional

Dengan masa jabatan dua periode saja, maka diharapkan pada 2024 muncul pemimpin baru. Menurutnya, dengan adanya pemimpin baru justru bisa memberi harapan dengan semangat dan gagasan pembaharuan. Juga lebih progresif.

img_title Prabowo Puji Kapolri Suyudi di Milad ke-114 Muhammadiyah: Membanggakan dan Melegakan

"Masa jabatan lebih dari dua periode bisa mengarah kepada status quo dan kepemimpinan yang cenderung otoriter," lanjutnya.

Masa jabatan dua periode bagi Presiden dan Wakil Presiden RI sesuai konstitusi, menurut dia, juga memberi manfaat pada desakralisasi kekuasaan. Sistem ketatanegaraan juga, lanjut dia, akan kuat karena tidak ada lagi kekuasaan pada orang-orang tertentu saja.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Dalam konteks kenegaraan, masa jabatan maksimal dua periode akan meniscayakan kaderisasi kepemimpinan nasional dan penyelenggaraan negara yang lebih berbasis kepada sistem ketatanegaraan yang kuat, bukan pada perseorangan atau sekelompok orang yang merupakan lingkaran kekuasaan," ujarnya.

Prabowo Puji Kapolri Suyudi di Milad ke-114 Muhammadiyah: Membanggakan dan Melegakan

Saat Prabowo Sentil 'Pelacur Intelektual' hingga Buzzer, Singgung Aliran Uang Puluhan Triliun untuk Sebar Hoaks

Presiden mengkritik sebagian pakar yang disebutnya sebagai 'pelacur intelektual'. Prabowo juga menyinggung dugaan dana puluhan triliun untuk menyebarkan hoaks dan buzzer.

img_title
VIVA.co.id
15 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut