- ANTARA/Luqman Hakim
VIVA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak mengambil kebijakan lockdown, untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang belakangan kembali meningkat. Ini sempat mengemuka, setelah Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat mengemukakan opsi tersebut sebelumnya.
Keputusan itu diambil, usai Gubernur menggelar rapat dengan Bupati dan Wali Kota seluruh DIY, pada Senin 21 Juni 2021 di Kantor Pemda DIY. Rapat ini membahas penanganan COVID-19 yang angka pasien positifnya di provinsi tersebut terus meroket.
Terkait penanganan COVID-19, Sultan HB X yang sebelumnya mempertimbangkan opsi lockdown akhirnya urung melaksanakannya. Sultan menuturkan, bahwa Pemda DIY lebih memilih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat.
Baca juga: Cerita Megawati Jalani Lockdown 1,5 Tahun di Rumah
Sultan menjabarkan, salah satu pertimbangan tidak ada lockdown karena terkait dengan konsekuensi pemerintah yang harus menanggung biaya hidup masyarakat. Sultan memaparkan, bahwa pihaknya tidak akan kuat untuk menanggung biaya hidup seluruh masyarakat di DIY.
"Ya gak toh. Gak ada kalimat lockdown. Saya gak kuat suruh ngeragati rakyat sak Jogja (Saya tidak kuat kalau suruh membiayai masyarakat se DIY). Itu pilihan terakhir (lockdown). Saya kan sudah bilang kemarin. Lockdown tapi pemerintah tidak akan kuat," ujar Sultan HB X.
"Bentuknya tetap PPKM. Keputusan tanggal 15, PPKM dimana konsekuensinya jangan mudah mengatakan lockdown. Pengertian lockdown itu totally close," sambung Sultan HB X.
Sultan HB X menambahkan, jika lockdown diterapkan maka tidak boleh ada orang berjualan kecuali itu apotek atau toko obat dan supermarket yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemerintah harus mengganti biaya hidup masyarakat selama lockdown dilaksanakan.
"Orang jualan gak ada, yang buka hanya apotek dan supermarket yang lain tutup. Pemerintah (harus) ganti duit untuk masyarakat, mengganti go tuku makan (mengganti uang untuk beli makan). Kita kan gak kuat (menanggung biaya)," jelasnya.
