Didemo Warga Madura, Wali Kota Eri Janji Teruskan Tuntutan ke Pemprov

Massa pendemo penyekatan Suramadu di Balai Kota Surabaya.
Sumber :
  • VIVA/Nur Faishal (Surabaya)

VIVA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan kepada ratusan pendemo dari Pulau Madura, Jawa Timur, bahwa penyekatan dan tes usap antigen kepada pengendara di Jembatan Suramadu dilakukan atas arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu juga dilakukan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bangkalan menangani COVID-19.

Eri berjanji untuk menyampaikan tuntutan pendemo kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. "Saya sendiri yang akan sampaikan. Panjenengan sekalian juga bisa berdiskusi dengan Bupati Bangkalan mengenai ini,” katanya kepada ratusan pendemo di depan Balai Kota Surabaya, Senin, 21 Juni 2021.

Baca juga: COVID-19 Melonjak, Menkeu Akui Berdampak ke Target Ekonomi 8 Persen

Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu juga menjelaskan bahwa saat ini warga Madura sudah bisa dengan bebas melintas di Jembatan Suramadu jika mengantongi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang berlaku tujuh hari. “Saya pastikan dengan SIKM ini maka bebas, boleh masuk Surabaya enggak perlu swab," ujar Eri.

Pendemo tetap keberatan dengan penjelasan Eri. Massa tetap meminta agar penyekatan dan tes usap antigen secara acak di Jembatan Suramadu sisi Surabaya dibubarkan.

“Yang dagang juga enggak punya surat keterangan kerja," kata koordinator aksi, Mufiq.

Diberitakan sebelumnya, Ratusan orang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Madura Bersatu berdemo di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 21 Juni 2021. Kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mereka menuntut agar penyekatan di Jembatan Suramadu dihentikan.

Massa datang dari arah Kabupaten Bangkalan, Madura, menyeberangi Jembatan Suramadu menuju Balai Kota Surabaya dengan menunggani sepeda motor. Sementara pimpinan aksi menumpangi sebuah truk yang dijadikan sebagai kendaraan komando. Rombongan massa dikawal mobil patrol pengawalan.

Pj Gubernur Papua Tengah Minta Insiden Demo Penolakan Militerisme di Nabire Jangan Terulang

"Bubarkan pos penyekatan karena banyak dampak yang dialami warga Madura, mulai dari sakit yang dialami warga Madura yang bekerja di Surabaya dikarenakan setiap hari harus diswab hingga melemahnya ekonomi di Madura," kata korlap aksi, Ahmad Annur, dari atas kendaraan komando.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, massa menilai bahwa penyekatan di Suramadu yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya prematur. Pendemo sepakat dengan pemerintah bahwa melakukan tracing, testing, dan treatment perlu tapi harus ditangani secara komprehensif dan kolaboratif.

Pengendara Motor Ini Minta Ganti Rugi Usai Ambil Jalur Mobil hingga Adu Banteng, Netizen Geram

“Strategi tracing yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya harus tepat sasaran, jangan sampai terkesan tebang pilih apalagi mendiskreditkan masyarakat Madura dengan cara melakukan swab antigen di Suramadu,” tulis rilis pendemo.

“Apa iya COVID-19 hanya menjangkit orang yang bepergian dan melintas di Suramadu?. Apakah hanya itu metode tracing yang dianjurkan?, Sebab kalau tiap hari di swab malah akan berdampak negatif terhadap hidung, bisa iritasi.”

Legislator Golkar Pendatang Baru Eric Hermawan Dapat Sambutan Hangat Airlangga
Khofifah melantik Dr Bakhrul Khair Amal sebagai Ketua Pengurus IKA UNAIR Wilayah Sumatera Utara periode 2021-2025

Khofifah: Alumni UNAIR Harus Tingkatkan Kualitas SDM untuk Bangun Indonesia

Mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku optimis kalau jejaring antar alumni UNAIR (Universitas Airlangga) bakal membawa banyak kemanfaatan untuk alma

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024