- VIVA/Nur Faishal (Surabaya)
VIVA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya usai berdialog dengan ratusan pendemo dari Madura yang meminta penyekatan di Jembatan Suramadu disetop. Kepada Khofifah, Eri mengusulkan penyekatan tingkat desa.
Eri mengatakan, penyekatan tingkat desa bisa dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Madura. sementara di Surabaya di tingkat kelurahan. Dengan demikian, penyekatan di jalan seperti di Jembatan Suramadu tidak perlu dilakukan lagi.
"Sehingga nanti melakukan pengamanan daerah dengan sifat sampai desa dan kecamatan,” katanya kepada wartawan usai pertemuan.
Baca juga: Kekerasan Seksual Meningkat, Moeldoko: RUU PKS Mendesak Disahkan
Eri menjelaskan bahwa soal itu masih akan dirapatkan terlebih dahulu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur dan Forkopimda Bangkalan dan Surabaya.
“InsyaAllah diambil (instruksi) Pak Panglima. Dijalankan penyekatan dulu di tingkat desa. Sebenarnya di Bangkalan bisa melakukan itu," ungkapnya.
Eri mengungkapkan bahwa warga yang berdemo sepakat dengan opsi penyekatan di tingkat desa itu. Karena pada intinya, pendemo menuntut pembubaran penyekatan di jalan utama akses mereka menuju Surabaya. Ia mengaku akan menemui Bupati Bangkalan soal opsi tersebut, juga terkait pemberlakuan surat izin keluar masuk (SIKM) bagi warga Bangkalan yang setiap hari ke Surabaya untuk bekerja.
Diberitakan sebelumnya, ratusan orang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Madura Bersatu berdemo di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 21 Juni 2021. Kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mereka menuntut agar penyekatan di Jembatan Suramadu dihentikan.
Massa datang dari arah Kabupaten Bangkalan, Madura, menyeberangi Jembatan Suramadu menuju Balai Kota Surabaya dengan menunggani sepeda motor. Sementara pimpinan aksi menumpangi sebuah truk yang dijadikan sebagai kendaraan komando. Rombongan massa dikawal mobil patrol pengawalan.
"Bubarkan pos penyekatan karena banyak dampak yang dialami warga Madura, mulai dari sakit yang dialami warga Madura yang bekerja di Surabaya dikarenakan setiap hari harus diswab hingga melemahnya ekonomi di Madura," kata korlap aksi, Ahmad Annur, dari atas kendaraan komando.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, massa menilai bahwa penyekatan di Suramadu yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya prematur. Pendemo sepakat dengan pemerintah bahwa melakukan tracing, testing, dan treatment perlu tapi harus ditangani secara komprehensif dan kolaboratif.
“Strategi tracing yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya harus tepat sasaran, jangan sampai terkesan tebang pilih apalagi mendiskreditkan masyarakat Madura dengan cara melakukan swab antigen di Suramadu,” tulis rilis pendemo.
“Apa iya COVID-19 hanya menjangkit orang yang bepergian dan melintas di suraamdu?. Apakah hanya itu metode tracing yang dianjurkan?, Sebab kalau tiap hari di-swab malah akan berdampak negatif terhadap hidung, bisa iritasi.” kata dia.
