- ANTARA FOTO
VIVA – Penyelidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rieswin Rachwell menyebut pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana konyol. Bima mengaku sudah tidak memiliki data hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) para pegawai lembaga antirasuah.
Menurut dia, dengan pernyataan itu, Bima Haria justru seperti tidak menjaga marwah BKN.
"Jadi, pernyataan Pak Bima konyol dan sekaligus tidak menjaga marwah BKN. Kami semua tahu kalau TWK ini diselenggarakan oleh BKN. Tes diselenggarakan di Kantor BKN, menggunakan fasilitas BKN, dan pada kop surat tes tertulis adalah logo dan nama BKN," kata Rieswin kepada awak media, Rabu, 23 Juni 2021.
Rieswin mengatakan, Bima juga pernah mengeklaim BKN punya bukti, data, profil, rekaman, dan petunjuk lainnya sebagai hasil asesmen untuk memutuskan 75 pegawai KPK tidak lulus uji. Namun, ia merasa heran lantaran Bima tiba-tiba menyebut datanya rahasia dan datanya ada di instansi lain.
"Kartu ujian juga dari BKN, ketentuan perundang-undangan juga memberikan wewenang kepada BKN. Yang menyerahkan hasil TWK juga BKN saja. Artinya, BKN merasa memiliki wewenang dan harusnya BKN berwenang dan bertanggung jawab atas hasil TWK itu," jelas Rieswin.
Meski demikian, dia tidak heran dengan gelagat Bima yang tiba-tiba berubah itu. Sebab penyelenggaraan TWK ini sudah janggal mengingat dokumen nota kesepahaman dibuat secara mundur.
Pun, menurutnya proses TWK dari awal muncul hingga penganggarannya juga dinilai tiba-tiba.
"Dalam pengalaman pekerjaan kami dalam penanganan tindak pidana korupsi, hal-hal di atas, seperti surat backdate, revisi anggaran mendadak, ini adalah salah satu indikasi adanya perbuatan melawan hukum," ujarnya.
Rieswin juga memandang BKN selama ini tidak transparan dalam melaksanakan TWK itu. Hal ini tentu membuat publik bertanya-tanya, apa yang disembunyikan dan tujuan dari penyelenggaraan TWK tersebut.
"Tes ini wewenangnya ada di BKN. BKN seharusnya malu jika BKN selaku penyelenggara tes malah menjadi tidak berwenang atas hasil tes ini," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, pihaknya sudah tidak memiliki data hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Bima, hasil TWK telah diberikan ke KPK dalam bentuk hasil secara kumulatif dan bukan data perseorangan masing-masing individu.
"Hasilnya dalam dokumen bersegel, saat ini hasil sudah di KPK, BKN sudah tidak punya dokumen itu," kata Bima di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021.
Komnas HAM Laporkan Ratusan Kasus HAM di Papua pada 2023 kepada Menko Polhukam
Komnas HAM dan Menko Polhukam membahas sejumlah isu terkait pelanggaran HAM berat masa lalu dan situasi HAM serta sejumlah kasus kekerasan di Papua.
