SKB Pedoman UU ITE Resmi Diteken, Ini Isi Lengkapnya
- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendatangi kantor Mahfud MD di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kedatangan dua pejabat yang membidangi hukum itu ke ternyata bermaksud menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB).
Mahfud, Sigit, Plate dan ST Burhanuddin meneken SKB terkait Pedoman Kriteria Implementasi Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal UU ITE.
"Sambil menunggu revisi terbatas, pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri bisa berjalan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat," kata Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya usai menyaksikan penandatanganan di Kantor Kemenko Polhukam RI, Rabu 23 Juni 2021.
Baca juga: Menkes: Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Baru Capai 12,8 Persen
Mahfud mengatakan, ini dibuat setelah mendengar masukan dari para pejabat terkait, dari kepolisian, Kejaksaan Agung, Kominfo, masyarakat, LSM, Kampus, korban, terlapor, pelapor, dan sebagainya. “Semua sudah diajak diskusi, inilah hasilnya,” kata dia.
Pedoman ini dibuat dengan harapan para penegak hukum, sebelum revisi UU dibahas, punya panduan menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan UU ITE. Panduan juga memberikan batasan pidana yang menimbulkan multitafsir dan diklaim dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat.
"Di tengah suasana pandemi yang meningkat, kami tetap melaksanakan tugas kenegaraan dan tata pemerintahan, tadi kami berempat, saya Menko Polhukam, Menkominfo, kemudian Jaksa Agung, kemudian Kapolri, menindaklanjuti keputusan rapat kabinet internal tanggal 8 Juni 2021 kemarin, yang memutuskan tentang: satu, rencana revisi terbatas UU ITE, kemudian yang kedua tentang pedoman implementasi beberapa pasal UU ITE, pasal 27 28 29 36," tutur Mahfud.
Pada prinsipnya, menurut Mahfud, SKB Ini merespons suara masyarakat bahwa UU ITE itu kerap makan korban karena dinilai mengandung pasal karet. Oleh sebab itu, pihaknya mengeluarkan dua keputusan yaitu revisi terbatas dan satu lagi yakni hari ini ditandatangani pembuatan pedoman implementasi.
Sambil berjalan SKB itu, kata Mahfud, petunjuk teknis yang sudah ada seperti SE Kapolri atau Pedoman Jaksa Agung masih terus diberlakukan.