- KPK.go.id
VIVA – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi kembali mendesak Presiden Jokowi membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Koalisi mencurigai, TWK hanyalah alat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang tak lolos.
Terlebih, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana juga telah mengatakan, alasan ada soal memilih Pancasila atau Alquran dalam tes wawasan kebangsaan. Bima membenarkan soal pertanyaan itu dan diperuntukkan kepada para pegawai dengan kualifikasi ‘berat’.
"Pernyataan ini semakin membuka kedok TWK sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang sudah ditarget sebelum Tes tersebut dilakukan," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, M Isnur kepada awak media, Kamis, 24 Juni 2021.
Sementara, kata Isnur, para pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK tidak seluruhnya ditanyakan pertanyaan ini. Menurut Isnur, jika pernyataan Bima Haria benar, maka sangat aneh mereka yang tidak berkategori berat namun tetap tidak memenuhi syarat TWK.
"Manuver retorika Bima Haria justru semakin membongkar kebohongan demi kebohongan yang disusun sebagai alat pembenar proses pembunuhan terhadap KPK, " ujarnya.
Di sisi lain, sambungnya, terdapat peserta TWK yang mendapat pertanyaan tentang memilih Pancasila atau Alquran tetapi kemudian masuk dalam kategori memenuhi syarat.
“Pernyataan Bima Haria ini menyesatkan, dan sekaligus memberikan klarifikasi bahwa benar ada pertanyaan yang membenturkan antara Al Qur’an dan Pancasila didalam TWK, " ujarnya.
Fakta yang dijelaskan oleh Bima Haria selaku Kepala BKN tersebut telah mencederai Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, merupakan kejahatan konstitusional, upaya nyata menyerang Pancasila dan Agama yang akan berakibat pada kehancuran serta memecah belah rakyat Indonesia.
"Hal tersebut jelas menunjukkan Kepala BKN telah menggunakan lembaga negara yang dipimpinnya justru menjadi alat untuk telah menyerang Pancasila dan Agama sebagai dasar negara," kata Isnur.
Oleh karenanya, untuk menjaga Pancasila agar tidak dijadikan alat untuk memecah belah bangsa dan negara Indonesia, Presiden diminta untuk melakukan Evaluasi secara total terhadap seluruh lembaga negara yang terlibat dalam TWK .
"Presiden memecat Ketua KPK yang telah terbukti menggunakan Pancasila sebagai alat menyingkirkan para pegawai yang berintegritas dan Kepala BKN sebagai pelaku serangan terhadap agama dan pancasila. Presiden selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi melantik 75 pegawai KPK yg dinyatakan tak lolos TWK sbg ASN KPK,” imbuhnya.
- ANTARA FOTO
Sebelumnya, Bima Haria Wibisana mengatakan peserta tes wawasan kebangsaan (TWK) yang mendapat pertanyaan memilih Pancasila atau Alquran dari asesor dikarenakan hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profiling-nya jeblok.
Ia mengatakan, pertanyaan itu digunakan asesor karena pertanyaan itu paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris.
Sehingga, para asesor akan melihat respons dari peserta TWK yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau Alquran.
Jika seseorang memiliki pemahaman agama atau Pancasila yang terbatas maka dengan cepat akan menjawab agama. Namun, jika peserta tersebut memiliki pemahaman agama yang lebih baik, ia akan bingung karena dalam agama ada unsur Pancasila dan Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama.
"Jadi kebingungan inilah yang ditangkap oleh asesor sehingga mengetahui seseorang berada di level mana," ujar Bima.
Oleh karena itu, Bima menegaskan makna dari pertanyaan memilih Pancasila atau Alquran dalam tes wawasan kebangsaan sejatinya bukan perkara Pancasila atau agama melainkan lebih kepada melihat respons dari peserta.
"Perlu diketahui sebenarnya yang ingin dilihat asesor adalah respons dari pertanyaan, bukan jawabannya," imbuhnya.
