DPR Ungkap Kriteria Calon Auditor BPK

Ilustrasi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Sumber :

VIVA – Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan Komisi XI akan mencermati 16 nama calon Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang lolos tes administrasi. Ke-16 nama tersebut akan dipilih satu orang untuk menggantikan anggota BPK Bahrullah Akbar yang akan pensiun pada 27 Oktober 2021.

img_title Anggota VI BPK Fathan Subchi Meninggal Dunia saat Tugas di Moskow

“Pergantian anggota BPK tidak serempak. Ada sistem stagering. Yang tahun ini habis masa keanggotaannya hanya satu anggota, yaitu Prof. Bachrullah Akbar,” kata Hendrawan saat dihubungi wartawan pada Kamis, 24 Juni 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut dia, kriteria calon Auditor BPK harus memiliki rekam jejang yang bagus dan integritas yang tinggi. Tentu, hal tersebut akan dilihat saat para calon Auditor BPK memaparkan makalahnya.

img_title KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah Usai Geledah Kantor BPK Jateng

“Para pendaftar tentu memiliki kompentensi dan rekam jejak yang menurut persepsi mereka memadai untuk jabatan sebagai anggota BPK. Nanti kami cermati dari makalah yang disusun dan dipresentasikan dalam fit proper test,” ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Di samping itu, Hendrawan mengatakan proses uji kelayakan calon anggota BPK RI akan mengikuti mekanisme yang sudah diatur Undang-Undang. Tentu, DPR akan meminta pertimbangan dari DPD RI dan masukan publik.

img_title Buntut Temuan BPK, BGN Kembalikan Rp160 M ke Kas Negara: dari 79 SPPG

“Jadi 16 nama tersebut akan diumumkan melalui media massa. Diharapkan pada Masa Sidang berikut ada fit proper test, dan diharapkan dapat dipilih dan diparipurnakan paling lambat 29 September 2021,” jelas dia.

Adapun 16 nama calon Anggota BPK RI yakni Dadang Suwarna (TA Ketua BPK), Dori Santoso (Auditor BPK), Endang Hermawan (Hakim Adhoc Tipikor), Kristiawanto (Dosen/Akademisi), Sohibul Iman (TA BPK), Nyoman Adhi Suryadinata (Kepala Bea-cukai Manado), Hari Pramudiono (Staf Ahli Kementrian PDT).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kemudian Muhammad Komarudin (PNS), Nelson Humiras Halaman (Auditor BPK Riau), Widarto (Auditor Kementerian PUPR), Syarkawi Rauf (Ketua KPPU), Teuku Surya Darma (TA DPR), Harry Z Soeratin (ASN Kemenkeu), Blucer Welington Rajaguguk (ASN Kemenkeu), Laode Nursiadi (Auditor BPK) dan Mulyadi (Mantan anggota DPR).

Baca juga: Sebut Negara Dapat BMW dari Pinangki, Jampidsus Dinilai Memalukan

Ilustrasi - aktivitas pertambangan di kawasan hutan.

DPR hingga Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut, Soroti Potensi Denda Tambang Rp104,43 Triliun

DPR dan Guru Besar IPB mendesak BPK mengevaluasi opini WTP Kemenhut di tengah sorotan potensi denda administratif tambang di kawasan hutan senilai Rp104,43 triliun.

img_title
VIVA.co.id
28 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut