- Partai Gelora
VIVA – Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 menurut Fahri Hamzah, kerap kali membingungkan. Memberlakukan kebijakan, tetapi tidak melakukan pengawasan dengan ketat.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu mencontohkan, mengenai larangan mudik hingga PPKM Mikro. Kebijakan itu diambil pemerintah, tapi implementasi dan pengawasan protokol kesehatan yang menurutnya kadang bertentangan.
"Orang pusat ini yang paling berat bikin bingungnya itu loh. Coba agak tertib sedikit omongan dan kebijakannya," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jumat 25 Juni 2021.
Pasca libur lebaran, terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di Tanah Air. Bahkan sempat menembus hingga 20 ribu lebih pada Kamis kemarin. Beberapa daerah berubah menjadi zona merah.
Untuk itu menurut Fahri, perlu kebijakan yang sejalan dengan praktik di lapangan. Tidak justru membuat bingung.
"Pemerintah selama ini, kerap kali membingungkan," katanya.
Menurut Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 itu, kebijakan pemerintah mestinya tegas dan tidak membuat bingung. Jika demikian, ia yakin rakyat pun akan mengikutinya.
"Rakyat pasti mau ikut kalau jelas. Kalau nggak jelas ya orang demo," kata Fahri. Ia berharap, fokus pemerintah dalam menangani pandemi saat ini.
Partai Gelora Indonesia akan mengupas habis soal lonjakan kasus COVID-19 di tanah air dengan menghadirkan narasumber dr.Rina Adeline Sp.MK,.M.Kes, ABAARM, dokter spesialisi mikrobiologi klinik dalam acara 'Rumpi Gelora' (Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia Partai Gelora) pada Jumat (25/6/2021) petang ini.
Dr Rina Adeline mengakui kasus positif COVID-19 grafiknya naik drastis pada Juni 2021. Bahkan bisa dibilang positive rate-nya di atas 50 persen.
"Artinya jika ada 2 orang yang melakukan swab, pasti 1 orangnya positive. Pada Rabu, 23 Juni 2021 pertambahan angka positive mencapai 15.308 pasien per hari," kata dr Rina Adeline.
"Bagaimana kita menghadapi menghadapi kondisi seperti ini Ikutilah diskusinya dalam acara Rumpi edisi 10 'Awas COVID-19 Mengganas'," ujarnya.
