Wali Kota Bogor: Korban Akan Makin Banyak Berjatuhan

Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan keterangan pers saat meninjau RS Marzoeki Mahdi di Jalan Semeru, Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu, 27 Juni 2021.
Sumber :
  • VIVA/Muhammad AR

VIVA – Wali Kota Bogor Bima Arya mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuat kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan laju penularan COVID-19 karena belakangan situasinya makin tak terkendali.

Dia menguslkan itu berdasarkan data tingginya angka kasus positif, meningkatnya kasus kematian, hingga tenaga kesehatan yang bertumbangan karena terpapar virus corona.

“Situasi Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan, sudah nyaris melampaui kapasitas kita semua untuk menangani, kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa,” katanya saat meninjau RS Marzoeki Mahdi, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 27 Juni 2021.

Di Kota Bogor, sesuai data, katanya, lonjakannya luar biasa: berkisar 300-an kasus baru per hari dan total yang masih dirawat 3.023 orang. Tingkat keterisian tempat tidur perawatan di semua rumah sakit hampir penuh dan bahkan di RSUD Kota Bogor sudah nyaris 100 persen.

Persentase kenaikan kasus positif, Minggu, sebesar 78 persen. Sedangkan kasus kematian naik 125 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara tenaga kesehatan di Kota Bogor yang terpapar dan masih sakit sampai saat ini 336 orang dari total 11.214 orang.

Asumsi dan perhitungan, katanya, tidak akan sama lagi karena kemungkinan berubah. Varian baru bermunculan, kecepatan penyebaran dengan segala variannya diperkirakan tidak bisa diimbangi dengan vaksinasi, termasuk penambahan kapasitas tempat tidur yang tidak bisa mengimbangi jumlah tenaga medis yang terpapar.

Larangan mudik

Bima menjelaskan, kebijakan reaktif dan insidental seperti pelarangan mudik, pembatasan mobilitas, realitanya memang sulit dijalankan dengan maksimal. 

35.000 Jamaah Palestina Laksanakan Sholat Tarawih di Al-Aqsa Meski Ada Pembatasan Israel

“PPKM yang kita terapkan sekarang ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang makin berat. Akan lebih efektif apabila diterapkan bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro,” ujarnya.  

Persoalannya, kata Bima, dalam skala wilayah kewenangan Pemerintah Daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan yang dimaksud. 

Soekarno-Hatta Earns the Most Recovered Airport in Asia-Pacific

Pemkot tidak mungkin bisa melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain karena itu kewenangan pusat. Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka Pemkot akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga.

Bima menyatakan, Pemkot Bogor sudah melakukan beberapa langkah strategis seperti penambahan tempat tidur minimal 30 persen di seluruh RS, dan dalam beberapa hari lagi akan mengaktivasi RS Lapangan dan mengaktivasi pusat isolasi berbasiskan masyarakat di tiap kelurahan.

Bebas dari Sanksi OJK, Akulaku Kembali Salurkan PayLater

“Mungkin itu tidak akan maksimal ketika tidak diiringi oleh kebijakan yang lebih tegas, lebih ketat, dalam hal pembatasan aktivitas warga di tingkat yang lebih makro,” katanya.

“Saya kira pemerintah pusat harus berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih ketat, mungkin tidak dipukul rata secara nasional tapi bisa diberlakukan sesuai kedaruratan wilayahnya. Misalnya, pembatasan lebih ketat di Jabodetabek, pembatasan yang lebih etat di Bandung Raya, pembatasan lebih ketat di Gerbangkertosusila, dan sebagainya. Jadi, sifatnya berbasiskan regional, yang paling terdampak dengan status zona yang kebanyakan merah.”

Pemenuhan logistik

Mengenai konsekuensi logistik atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, Bima Arya mengatakan bahwa setiap pemerintah kota atau daerah pasti bisa mengambil langkah sebagai konsekuensi dari kebijakan nasional itu. Misalnya, dengan melakukan refocusing, realokasi anggaran, alokasi bansos dan lain sebagainya dalam keadaan darurat.

Meski begitu, kebijakan lebih ketat yang dia usulkan tidak dapat serta merta diterapkan, melainkan perlu didahului persiapan. “Kita bisa melakukan pendataan, buruh harian lepas yang kehidupannya sangat tergantung dari kerja harian. Kemudian kita bisa memobilisasi dana dari warga untuk mengaktivasi dapur umum, lumbung pangan, dan lain sebagainya,” katanya.  

Pada pokoknya, sebelum menetapkan kebijakan itu, semua harus lebih dahulu diperhitungkan dengan matang dan cermat, dan tentu berbasis data. Yang pasti, dia menekankan, perlu ada kebijakan yang lebih tegas dan ketat. “Kalau tidak maka korban akan makin banyak berjatuhan,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya