Ganjar Pranowo: Mesti Satu Pulau Kompak!

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbicara kepada pers di sela rapat koordinas penanganan COVID-19 di Kantor Gubernur, Semarang, Senin, 28 Juni 2021.
Sumber :
  • tvOne/Teguh Joko Sutrisno

VIVA – Pemerintah provinsi Jawa Tengah mengumumkan bahwa ada 25 kabupaten/kota di wilayah itu yang ditetapkan berisiko tinggi alias zona merah COVID-19, seiring peningkatan kasus penularan virus corona dalam sebulan terakhir.

Singapore PM Lee Hsien Loong to Resign After Two Decades on Duty

Gubernur Ganjar Pranowo meminta semua kepala daerah di Jawa Tengah kompak bekerja sama dalam penanganan pandemi COVID-19. Masing-masing kepala daerah harus memiliki tanggung jawab yang kuat kepada rakyatnya sehingga sinergitas akan bisa berjalan.

"Bupati/Wali Kota punya, dong, tanggung jawab pada rakyatnya di wilayah masing-masing, jadi tolong saling membantu. Kalau masing-masing tanggung jawab pada daerahnya sendiri, maka ini akan bagus," katanya saat berbicara kepada pers di sela rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Kantor Gubernur, Semarang, Senin, 28 Juni 2021.

Wisatawan di Kota Semarang Capai 350 Ribu Orang Saat Libur Lebaran, Kota Lama Terbanyak Dikunjungi

Ganjar juga meminta kegiatan yang menimbulkan keramaian semuanya ditunda. Bahkan, bupati/wali kota diminta tak segan untuk melarang semua kegiatan yang berpotensi dihadiri banyak orang. Para kepala daerah tidak boleh ragu untuk bertindak tegas karena sekarang memerlukan penanganan yang lebih serius.

Pengetatan-pengetatan, menurutnya, sebaiknya dilakukan di seluruh daerah berisiko tinggi di Indonesia. Dia meyakini, pembatasan tidak bisa optimal jika hanya di wilayah teritorial salah satu pemerintahan.

TPP ASN Pemkot Semarang Akan Dipotong 15 Persen per Hari jika Bolos Usai Lebaran

"Ini mesti satu pulau kompak. Jadi kalau memang mobilitas warga dikurangi, mari kita bersama-sama setop mobilitasnya," katanya.

Teguh Joko Sutrisno/Semarang

Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus di KPK

KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)

img_title
VIVA.co.id
18 April 2024