- VIVA.co.id/ Nur Faishal (Surabaya)
VIVA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah instrumen dan langkah menginjak atau menarik rem, untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang sebulan terakhir kasusnya menggila, termasuk di Jawa Timur.
Hal itu disampaikan Khofifah dalam rapat koordinasi virtual bersama pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan pihak terkait, seperti dilansir dalam siaran pers yang diterima VIVA, Jumat, 2 Juli 2021.
Rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PPKM Darurat itu dilakukan selama tiga hari berturut-turut.
Sebagaimana diketahui, PPKM Darurat akan diberlakukan dari 3 hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali.
Di Jawa Timur, PPKM Darurat akan diberlakukan di 36 kabupaten/kota, terbagi menjadi dua tingkatan berdasarkan assessment, yakni level tiga dan empat. Itu dilakukan mengingat meningkatnya angka kasus COVID-19 belakangan terakhir. Bahkan, kasus harian pada Kamis, 1 Juli 2021 tercatat yang tertinggi, yakni 1.397 orang positif.
Berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19 per Kamis, 1 Juli 2021, dengan tambahan tersebut, kumulatif konfirmasi positif di Jatim mencapai 174.430 orang. Rinciannya, konfirmasi dirawat mencapai 9.468 orang atau 5,43 persen. Sedangkan pasien sembuh 695 orang, sehingga total pasien sembuh mencapai 152.297 orang atau 87,31 persen.
Penambahan kasus harian ini merupakan rekor tertinggi di Jatim sejak awal COVID tahun lalu. Penambahan ini lebih tinggi dari puncak kedua yang terjadi 15 Januari 2021 yaitu sebanyak 1.198 orang.
Saat ini, kasus mingguan Jatim mulai naik sejak 8 Juni 2021 atau Minggu kedua Juni secara eksponensial, mendekati puncak Januari. Kasus Mingguan awal Mei 2021 sebanyak 1.346, sementara pada akhir Juni 2021 mencapai 6.129. Artinya jumlah kasus naik 455 persen.
Hal tersebut diduga temuan mutasi B1617.2 (Delta) menjadi penyebab kenaikan kasus secara eksponensial. Varian baru ini sangat menular mengakibatkan banyak yang tertular sehingga individu berisiko tinggi meninggal akibat COVID-19 mudah terpapar sehingga jumlah kematian meningkat.
Berdasarkan data itu, Khofifah menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada kasus COVID-19 di Jatim mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, di bulan Juni Jatim telah melakukan ekspansi besar-besaran ICU Isolasi dari 850 bed menjadi 1.219 bed, dan Isolasi dari 7.110 bed menjadi 12.515 bed.
Meskipun demikian, menurut Khofifah, menangani hilirnya saja tidak akan pernah cukup. Untuk itu, perlu ditarik rem darurat untuk menghentikan penyebaran kasus COVID-19 melalui pembatasan mobilitas sosial.
"PPKM Darurat sesuai instruksi Presiden Jokowi ini menjadi harapan besar bagi kita untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di Jawa Timur. Karenanya, koordinasi dan sinergi terkait pelaksanaan PPKM Darurat dengan berbagai pihak terkait harus terus dilakukan," ujar mantan Menteri Sosial RI itu.
Sembari menyiapkan teknis PPKM Darurat yang akan diatur di Inmendagri, Khofifah mengatakan, tiap daerah di Jatim diharapkan mampu melakukan percepatan proses vaksinasi. Dimana, berdasarkan kalkulasi dan breakdown yang mendetail target vaksinasi yang diharapkan Presiden Jokowi maupun Menkes bisa tercapai target 2 juta orang divaksin per hari.
Senada dengan Khofifah, pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, menyampaikan bahwa kasus COVID-19 di Jatim sudah mencapai third wave. Bila ada banjir bandang kasus COVID-19 dari atas mengalir ke bawah, bagaimana pun meski ada bak penampungan (rumah sakit), sebesar apa pun bak penampungan tersebut akan selalu kurang. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat hulu itu terbendung.
“Oleh karena itu perlu adanya pembatasan tegas yang membuat orang tetap stay at home. Sembari kita melakukan pencegahan yang sifatnya promotif, preventif, kuratif, maupun percepatan vaksinasi,” ujar Windhu.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
