PAN Desak Pemerintah Intervensi Soal Oksigen yang Langka
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk segera mungkin menangani kelangkaan oksigen di sejumlah rumah sakit di Tanah Air.Â
Saleh menilai, oksigen saat ini adalah kebutuhan utama dalam penanganan pasien COVID-19. Karena itu segala daya dan upaya harus dilakukan, agar pasokan oksigen ke sejumlah rumah sakit tetap terpenuhi.
"Saya mendengar, sejak kemarin, rumah-rumah sakit sudah banyak yang mengeluh soal kelangkaan oksigen ini. Tidak hanya rumah-rumah sakit swasta, tetapi juga rumah sakit pemerintah. Bahkan, rumah sakit sebesar Sardjito pun mengalami hal yang sama. Dan itu hampir merata dirasakan oleh rumah-rumah sakit di seluruh rumah sakit yang menangani COVID di Indonesia," kata Saleh, Minggu 4 Juli 2021.
Baca juga:Â Luhut Pimpin Percepatan Persiapan RS Lapangan dan Pasokan Oksigen
Mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, langkanya oksigen dalam situasi genting seperti ini merupakan persoalan yang serius. Sebab banyak pasien COVID-19 dengan gejala berat, membutuhkan oksigen.
"Ini persoalan serius. Sebab, kekurangan oksigen ini telah menyebabkan terkendalanya perawatan pasien. Yang lebih menyedihkan, ada banyak pasien yang meninggal akibat kebutuhan oksigen yang tidak terpenuhi," ujarnya.
Dalam pengadaan oksigen ini, pemerintah didesak untuk memprioritaskan kebutuhan medis. Kalaupun dunia industri membutuhkan, namun dalam situasi darurat ini kebutuhan medis tidak bisa ditawar-tawar.Â
Pemerintah harus segera berkoordinasi dan mengintervensi ke produsen-produsen oksigen yang ada. "Kalau ada dua pilihan, industri atau medis, ya harus diutamakan medis. Jangan terlambat. Ini masalah keselamatan para pasien kritis," katanya.
Saleh meminta Menko Luhut Panjaitan, sebagai pemegang tongkat komando PPKM Darurat, memperhatikan masalah ini. Kementerian Kesehatan menurut dia tidak akan bisa bekerja sendiri. Untuk itu mereka butuh kerjasama dengan kementerian lain, dan itu yang perlu dikoordinasikan oleh Luhut.
"Saya berharap, dalam 1 hari ke depan, kelangkaan tersebut dapat diatasi. Masyarakat benar-benar mengharapkan campur tangan pemerintah. Hanya dengan itu, persoalan ini dapat segera diselesaikan," ujarnya.
Luhut Tegaskan Pasal Kerugian Negara Tak Dihapus dari UU Tipikor, Ini 4 Usulan Perubahannya
Luhut menegaskan pasal kerugian negara tetap ada dalam UU Tipikor. DEN mengusulkan empat pembenahan, termasuk Business Judgment Rule dan aturan keuangan BUMN.
