- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau rumah sakit darurat dan proses vaksinasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis 8 Juli 2021. Usai kunjungan tersebut, Puan menyampaikan agar pemerintah daerah atau pemda memberikan data COVID-19 secara terbuka dan real time.
Sebab, kata Puan, data yang akurat dan real time akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi. Dari data tersebut juga dapat dijadikan acuan dalam mengambil langkah penanganan pandemi COVID-19.
"Harus jujur dengan kondisi di daerahnya agar kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi serta antisipasi. Jangan kondisi COVID-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat," kata Puan dalam keterangannya, Kamis, 8 Juli 2021.
Baca juga: Puluhan Pegawai Terpapar COVID-19, Balai Kota Makassar Lockdown
Menurut Puan, koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah harus lebih ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Politikus PDI Perjuangan ini tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab, dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus COVID-19.
Puan juga mengingatkan, bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD Tahun 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.
"Susun APBD yang prorakyat, prokesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Hilangkan hal yang tidak prioritas dan harus mengantisipasi ketidakpastian pada tahun 2022," ujarnya.
Selain itu, Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini juga mengatakan, untuk mencapai target 70 persen penduduk sudah divaksin pada November 2021 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi pada setiap bulan. Hal itu penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, dan mekanisme.
"Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya," ujar Puan.
