- ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, meminta Pemerintah dapat menerapkan PPKM Darurat secara maksimal untuk menekan penularan virus COVID-19. Alifudin menyarankan pemerintah bisa menutup Bandara atau penerbangan internasional.
Menurut dia, langkah penutupan sementara bandara atau penerbangan internasional dilakukan sebagai bentuk pencegahan masuknya virus COVID-19 yang bermutasi menjadi beberapa varian.
"Yang ketiga terkait PPKM Darurat ya, untuk pencegahan perlunya Penutupan Bandara Internasional ya untuk WNA dan TKA Pada masa pandemi ini," kata Alifudin, saat rapat kerja bersama dengan Menteri Kesehatan, Selasa 13 Juli 2021
Menurut Alifudin, dalam pelaksanaan PPKM Darurat sangat dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah. Jangan sampai masuknya warga dari negara lain justru memperparah penularan virus COVID-19 di Indonesia.
"Salah satu langkah (pencegahan) ya sebab kalau tidak ada penegasan, Walaupun ada aturan-aturan dalam hal tenaga kerja strategis gitu, tapi dalam kondisi darurat ini karena kita sedang meningkatnya kasus COVID-19, coba ya ditutup," ujarnya.
Selain itu, Alifudin juga meminta Pemerintah memperhatikan para pekerja harian yang terdampak kebijakan PPKM Darurat ini. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat tak bisa bekerja karena terkena PPKMD Darurat.
"Karena ada pengetatan, maka perlu ada skema bantuan warga terhadap yang terkena dampak akibat PPKM darurat, pekerja harian yang pendapatannya dari hari kerja, hari ini kerja hari ini buat makan, pekerja musiman, buruh tani, buruh pabrik, yang terkena dampak, warga yang tidak mampu yang harus diisolasi mandiri pedagang kecil dan lain-lain ini perlu dipikirkan," kata Alifudin
Dia juga menambahkan, "Khususnya Kementerian Kesehatan bisa refocusing anggaran misalnya bantuan untuk vitamin dan Badan POM bisa memaksimalkan CSR-nya kalau memang ada kerja sama dengan Mitra Badan POM untuk membantu yang terkena dampak ini," ujarnya.
