Komnas HAM Kritik Risma: Harusnya Papua Dapat ASN Terbaik

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M. Choirul Anam.
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Muhammad Choirul Anam menilai pernyataan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini atau Risma, yang mengancam akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas ke Papua, dianggap kurang tepat.

KPU Bantah Catatan Komnas HAM soal Surat Suara Penyandang Disabilitas Tak Ada Huruf Braille

"Cara pandang yang tidak tepat untuk pejabat publik," kata Muhammad Choirul Anam kepada VIVA, Kamis, 15 Juli 2021.

Menurutnya, wilayah Papua itu seharusnya mendapatkan Pegawai Negeri SIpil (PNS) yang terbaik. Hal ini bertujuan, agar masalah pelayanan publik di daerah Timur Indonesia tersebut bisa lebih baik lagi. Bukan dijadikan tempat menghukum PNS yang dipindah tugaskan.

Bawaslu Belum Terima Laporan Komnas HAM soal Temuan Pejabat Tak Netral dalam Pemilu

"Harusnya Papua mendapat ASN yang terbaik dari yang ada. Agar akselerasi pembangunan dan pelayanan publik untuk semua daerah maju. Jadi bukan tempat penghukuman dan menilai daerah Papua secara salah," jelasnya.

Maka dari itu, ia meminta mantan Wali Kota Surabaya tidak berisikap seperti itu lagi. Apalagi pejabat pemerintahan, yang kini mendapat pengawasan dan perhatian publik luas.

Komnas HAM Ungkap Banyak Napi Tak Bisa Nyoblos, KPU Singgung Kewenangan Kemendagri

Sebelumnya kedatangan Mensos Risma ke dapur umum Wyata Guna Bandung Jawa Barat, bikin geger. Sebabnya, kunjungan itu memicu kemarahan Risma karena melihat kinerja ASN yang tak serius.

Risma mengakui tak mempunyai kewenangan memecat ASN yang tak serius melayani masyarakat yang terdampak COVID-19.

"Saya gak bisa pecat orang, tapi saya bisa pindahin ke Papua," tegas Risma di sela kunjungan di Wyata Guna, Selasa, 13 Juli 2021.

Risma meminta Kepala Balai Wyata Guna untuk mengubah pola kerja pelayanan.

"Gimana mungkin aku percaya pak, bapak masak telor saja seperti itu, itu bisa jam 12 malam mateng. Ditambah nasi kotak, siap-siap, siap, tapi kerjanya model gitu," katanya.

Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik (kiri) dan Pramono Ubaid Tanthowi (kanan).

Hak Disabilitas, Kematian Petugas hingga Netralitas Aparat dalam Pemilu Disorot Komnas HAM

Komnas HAM memberikan beberapa hasil pemantauan Pemilu 2024 sebagai bahan evaluasi ke depan, di antaranya hak disabilitas, kematian petugas hingga netralitas aparat.

img_title
VIVA.co.id
22 Maret 2024