Sebar Obat COVID-19 di Jawa-Bali, Panglima Kerahkan Babinsa dan Kodam

Presiden Jokowi bersama Panglima TNI dan sejumlah menteri di Istana
Sumber :
  • ANTARA

VIVA – Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, menyebut bahwa perintah Presiden Jokowi supaya angkatan bersenjata RI mengawal khusus pendistribusian vaksin bagi pasien COVID-19. Baru saja, Presiden memulai bagi-bagi obat secara gratis hanya untuk pasien bagi gejala ringan dan tanpa gejala.

JK Sebut Golkar Partai Terbuka, Tak Masalah Jika Jokowi-Gibran Gabung

Tugas TNI, kata Hadi, adalah memastikan tiga paket obat itu benar-benar diterima masyarakat.

"Bapak Presiden telah memerintahkan kepada TNI untuk mendistribusikan paket obat-obatan kepada masyarakat di wilayah Jawa dan Bali. Termasuk, memastikan bahwa obat-obatan tersebut sampai kepada tangan masyarakat yang membutuhkan," kata Hadi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 15 Juli 2021.

Moeldoko: Otonomi Daerah Harus Lanjutkan Pembangunan Visi Jokowi

Hadi menyebut, seperti yang sudah diutarakan Presiden sebelumnya, mengatakan sebanyak 300 ribu paket disebar ke wilayah Pulau dan Bali, yang telah ditetapkan PPKM Darurat.

Untuk distribusi, jajarannya bersama kepolisian dan pemerintah daerah diikutsertakan.

Bakal Hijrah ke IKN, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Pakai Mobil Dinas Listrik?

"Jajaran kesehatan Kodam termasuk Kodim, Koramil, dan Babinsa akan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan jajaran kepolisian," ujar mantan Sekretaris Militer Presiden itu.

"Harapan kita bahwa dengan kolaborasi antar-institusi ini akan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan isolasi mandiri," ucap Hadi.

Hadi menuturkan, pendistribusian obat bakal menerapkan sistem triase. Sistem itu membagi pasien berdasarkan kategori gejala. Bisa juga sistem itu diperkuat, petugas di lapangan membagi paket obat lewat Puskesmas dan bidan-bidan di desa.

"Sehingga untuk mendapatkan obat atau paket tersebut itu sudah terdata dengan baik oleh puskesmas atau bidan-bidan desa sehingga mereka berhak untuk mendapatkan paket obat tersebut," tutur Hadi.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya