- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini lamban dalam mengurus masalah bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Selain itu, Risma juga dinilai kerap membuat keputusan sendiri dalam permasalahan verifikasi dan validasi data penerima bansos tunai.
Bahkan Hidayat menyayangkan bukannya melakukan koreksi diri, Risma justru malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Risma meluapkan amarah di depan publik dan mengancam ASN yang malas untuk dipindahkan ke Papua.
"Alih-alih bersinergi dengan Komisi VIII DPR-RI untuk membahas verivali (verifikasi validasi) data sehingga bansos PPKM Darurat lebih tepat sasaran dan jauh dari dikorupsi, Menteri Risma malah menghadirkan kegaduhan publik dengan marah-marah di depan umum yang membawa-bawa Papua sehingga membuat marah warga Papua," kata Hidayat Nur Wahid pada Kamis 15 Juli 2021
Sebagai Menteri Sosial, Risma seharusnya kata dia menghadirkan keteduhan dan membuat warga negara lebih tenang dalam kondisi seperti sekarang ini. Sayangnya capan Risma, dinilai sangat menyinggung rakyat Papua dan dianggap tidak pantas untuk dilontarkan.
"Mensos harusnya di era COVID-19 seperti sekarang ini makin menenteramkan semua WNI, tidak malah membuat pernyataan yang dinilai mengandung rasisme sehingga membuat gerah warga Papua," ujarnya
Hidayat meminta Risma untuk segera meminta maaf kepada rakyat Indonesia khususnya warga Papua. Dia menyarankan Risma fokus urus bansos ketimbang melontarkan ucapan yang kontroversial.
"Karenanya segera minta maaf dan menarik pernyataan sangat lah dianjurkan, kemudian fokus segera percepat dan perluas penyaluran bansos dengan data-data yang benar-benar valid, sebelum PPKM Darurat berakhir," ujarnya.
Kesaksian Menkeu soal Bansos di MK Dinilai Banyak yang Tak Sesuai Fakta di Lapangan
Kesaksian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu dinilai tidak menyebutkan sejumlah fakta yang ada di lapangan.
