Mahfud MD Buka-bukaan Ide Awal Vaksin Berbayar Sebelum Dilarang Jokowi

Mahfud MD di markas Kodam V Brawijaya, Surabaya
Sumber :
  • VIVA/Nur Faishal

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Jokowi melarang program vaksinasi berbayar. Pada beberapa waktu lalu, ide vaksinasi berbayar ini sempat ditentang banyak pihak dan banyak mendapatkan kritik tajam.

Jokowi Bertemu Tim Cook Hari Ini, Menperin: Ada Kebijakan yang Kita Keluarkan untuk Apple

Dalam akun Instagram resminya, Mahfud juga menyertakan beberapa slide foto yang menegaskan bahwa vaksinasi gratis, dan menuliskan keterangan 'Presiden melarang program vaksinasi berbayar'. Tidak ada vaksinasi berbayar untuk penanganan pandemi COVID-19.

"Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," kata Mahfud melalui akun Instagram @mohmahfudmd, Sabtu, 17 Juli 2021.

Kirim Surat Amicus Curiae ke MK, Megawati Singgung Etika Presiden Jokowi

Menurut Mahfud ide vaksin berbayar dipicu ledakan kasus positif COVID-19 dengan jenis varian Delta. Untuk menangani hal tersebut, Pemerintah telah menyediakan vaksin tetapi tenaga vaksinator jumlahnya tidak mencukupi.

"Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan COVID-19 varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat," ujarnya

PDIP: Serangan Iran ke Israel Dikhawatirkan Perburuk Perekonomian Indonesia

Tenaga medis tidak cukup TNI, Polri, BIN turun tangan melatih vaksinator untuk melayani rakyat, namun masih tetap belum cukup. Maka dari itu, kemudian muncul dari pihak swasta untuk vaksinasi berbayar.

Baca juga: Bio Farma Sudah Punya Stok 142 Juta Dosis Vaksin COVID-19

"Muncul ide vaksin berbayar dari swasta, untuk memenuhi kebutuhan vaksin karyawan tidak menggunakan APBN dan Vaksin Pemerintah. Tujuannya sekaligus agar industri dan sektor esensial bisa bekerja," ujarnya

Mahfud mengatakan, untuk mencapai 70 juta tervaksin September ini, Pemerintah akan melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator. Tapi itu tak mudah, sebab menyuntikan vaksin itu tak cukup 5 menit per orang.

Selain itu yang akan divaksin juga harus dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar bisa menerima vaksin. Yang tensi darahnya tinggi, misalnya, diberi obat dan ditunggu dulu sampai normal.

"Nunggunya bisa setengah sampai dengan satu jam Setelah normal baru disuntik vaksin Kalau disuntik sembarangan, saat kimia darah atau tensi tidak tepat itu berbahaya, bisa fatal Jadi memang harus super hati-hati," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya